Soal Penangkapan Miryam, Hanura Tunggu Arahan Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, partainya masih menunggu putusan praperadilan yang diajukan politisi Hanura, Miryam S. Haryani.

KPK telah menetapkan Miryam sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan kesaksian palsu pada sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

"Bu Miryam juga kan katanya sedang akan mengajukan praperadilan. Jadi kami juga harus menghormati bagaimana praperadilannya ini dilakukan," ujar Dadang saat dihubungi, Selasa (2/5/2017).

Soal status Miryam di partai, belum ada keputusan pasca-penetapan tersangka dan penangkapannya terkait kasus tersebut.

(Baca: KPK Panggil Pengacara Muda yang Diduga Pengaruhi Miryam S Haryani)

TRIBUNNEWS / HERUDIN Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi e-KTP, Miryam S Haryani, keluar dari Gedung KPK, Jakarta, memakai baju tahanan usai menjalani pemeriksaan, Senin (1/5/2017). Miryam langsung ditahan KPK usai ditangkap oleh tim dari Polda Metro Jaya saat berada di Hotel Grand Kemang.

Dadang mengatakan, partainya menunggu arahan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang terkait status Miryam karena yang bersangkutan menduduki posisi strategis di fraksi.

Miryam saat ini menjabat Bendahara Fraksi Hanura.

"Jadi kami masih harus menunggu ketua umum (ketum). Dia kan pimpinan fraksi, bendahara fraksi, AD/ART sudah jelas. Kalau tersangka itu diproses untuk diberhentikan oleh partai. Makanya ini prosesnya kan mesti menunggu Ketum," papar Dadang.

(Baca: Ditanya Alasan Bersembunyi, Miryam Mengaku Sedang Berlibur)

Sebelumnya, Miryam ditangkap oleh Satgas Badan Reserse Kriminal Polri pada Senin (1/5/2017) dini hari di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Miryam kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan awal.