Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jokowi, Dunia Internasional Puji Keberagaman dan Persatuan di Indonesia

Kompas.com - 05/04/2017, 20:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, keberagaman sekaligus persatuan di Indonesia menuai pujian dunia. 

Menurut dia, hampir seluruh kepala negara sahabat yang mengunjungi Indonesia kagum atas keberagaman yang ada di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi setelah menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/4/2017) sore.

"Beberapa negara sangat menghargai kemajemukan negara kita. Tapi bisa menjaga persatuan, tetap pada posisi stabilitas yang baik dan damai," ujar Jokowi.

Sejumlah kepala negara berkunjung ke Indonesia sejak Jokowi menjabat Presiden RI.

Tahun 2017, tercatat lima kepala negara sahabat datang ke Tanah Air, yakni Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Australia, Presiden Afrika Selatan, Presiden Perancis, dan Raja Arab Saudi.

(Baca: Kehangatan Presiden Afghanistan Saat Tiba di Istana Merdeka...)

Pujian yang sama juga disampaikan Presiden Ashraf.

"Presiden Ashraf Gani memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa karena meskipun Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau, 714 etnis, dan 1.100 lebih bahasa lokal, tapi masih pada posisi persatuan dan kesatuannya sangat baik," ujar Jokowi.

Selain itu, para kepala negara sahabat juga memuji demokrasi di Indonesia yang ternyata dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai Islam, agama mayoritas.

Para kepala negara sahabat kagum akan pluralitas dan toleransi yang terjaga baik di Indonesia.

Jokowi melanjutkan, dengan kondisi ini, tidak heran beberapa negara meminta bantuan kepada Indonesia untuk berbagi informasi seputar menciptakan persatuan negara-negara sahabat.

"Oleh sebab itu, kita diminta untuk membantu rekonsiliasi, membantu mendamaikan, seperti yang tadi disampaikan Presiden Ashraf Gani. Indonesia pun untuk mengirimkan delegasi ke Afghanistan," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com