Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/03/2017, 18:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menolak menjawab pertanyaan wartawan terkait aksi 313 yang digelar di depan Istana Presiden, Jumat (31/3/2017).

Usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Ma'ruf dan jajaran pengurus MUI lainnya menggelar konferensi pers di Kantor Presiden.

Di Istana, Ma'ruf dan Ketua MUI bidang ekonomi Luqmanul Hakim menjelaskan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Di penghujung konferensi pers, wartawan bertanya perihal aksi menuntut diberhentikannya Basuki Tajahaja Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta yang digelar Forum Umat Islam (FUI) sekitar 500 meter dari Istana Presiden. Ma'ruf pun menolak untuk menjawabnya.

 

"Kami (MUI dan Presiden) tidak membicarakan aksi (313)," ujar Ma'ruf.

"Sekarang ini (kami bicara soal) aksi ekonomi. Pemberdayaan umat, sinergi antarpelaku ekonomi. Siapa perlu apa, saling menopang dan kemitraan," lanjut dia.

Pada akhir konferensi pers, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu mengulang kembali pernyataannya.

"Tidak ada komentar lagi soal aksi 313," ujar Ma'ruf.

Diketahui, Ma'ruf menemui Presiden sehari lalu, Kamis (30/3/2017). Saat itu, Ma'ruf berpendapat, sebenarnya tidak perlu lagi ada aksi unjuk rasa 313.

(Baca: Ketua MUI: Besok Tidak Perlu Demo)

"Kalau menurut saya, besok itu seharusnya kita tidak perlu lagi demo-demo seperti itu," ujar Ma'ruf kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis.

Pasalnya, tuntutan para pengunjuk rasa sudah sering dilontarkan. Pemerintah pun sudah menampung aspirasi tersebut.

"Sebenarnya sudah cukup didengar keinginan-keinginan itu," ujar Ma'ruf.

(Baca: Bukan Soal Aksi 313, Ini yang Dibahas Jokowi dan MUI di Istana)

 

Namun, jika penyelenggara tetap bersikukuh melakukan unjuk rasa, Ma'ruf berharap agar aksi tersebut dilakukan dengan tertib dan aman.

Ma'ruf juga berharap aksi unjuk tersebut tetap pada tuntutan awal, tidak melebar ke mana-mana. Misalnya, ke arah melengserkan pemerintahan sah saat ini.

"Saya harap dilakukan dengan santun dan tidak ada isu-isu tidak tertib atau melebar ke mana-mana. Apalagi ada upaya untuk mengganti pemerintahan. Saya rasa itu ngawur," ujar Ma'ruf.

Kompas TV Terkait demo yang menyoal kasus Basuki Tjahaja Purnama, Maâ??ruf menilai tidak perlu lagi demo karena menurutnya sudah cukup.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com