Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Saya Bersumpah Tak Bicarakan Masalah E-KTP

Kompas.com - 07/03/2017, 13:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto menegaskan tak pernah membicarakan perihal proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Seingat saya dan saya bersumpah tidak pernah bersama-sama membicarakan masalah e-KTP. Silakan tanya ke Nazar (mantan Bendahara Partaj Demokrat Muhammad Nazaruddin) lagi," kata Novanto, melalui keterangannya, Selasa (7/3/2017).

"Saya juga enggak ngerti kok saya dikait-kaitkan dan disebut-sebut Nazar saat itu," lanjut dia. 

Beberapa waktu lalu, nama sejumlah anggota DPR disebut oleh Nazaruddin sebagai pihak-pihak yang diduga mengetahui korupsi pengadaan KTP elektronik.

Nazaruddin menuding Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai pengendali proyek e-KTP. Novanto memastikan pernyataan Nazaruddin tak benar.

(Baca: Peran Setya Novanto, Gamawan, hingga Olly Dondokambey Akan Diungkap di Pengadilan)

Ia justru menduga Nazaruddin menyampaikan pernyataan itu karena tertekan secara psikologis dan tengah bermasalah dengan partainya.

"Mungkin kondisi psikologis Nazar sedang ada masalah dengan partainya dan Mas Anas, jadi semua orang dikait-kaitkan dan disebut-sebut," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Novanto telah dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus e-KTP.

Pada periode 2009-2014 Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

"Saya terus terang saja saya sampaikan kepada penyidik KPK juga bahwa karena saya tidak pernah menerima uang dan tidak pernah memberikan uang. Apa yang harus saya kembalikan? Dan karena saya juga tidak ngerti kok dikait-kaitkan, dari mana disebut, uang dari mana besarnya dan semuanya bisa dicek dan ditelusuri benar tidaknya oleh KPK," kata dia.

Ia juga mengapresiasi kerja KPK mengusut kasus tersebut dan akan mendukung untuk diusut secara tuntas. Novanto juga siap memberikan mengklarifikasi kembali jika dibutuhkan.

(Baca: Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP)

"Dipanggil dua kali saya meskipun sebagai Ketua DPR, saya tetap hormati KPK dan saya datang justru saya jadikan kesempatan sebagai tempat klarifikasi," kata dia.

"Waktu ditanya penyidik dan sampaikan saya enggak tahu pertemuan antara Nazar, Anas, dan saya, boro-boro bicara masalah itu, ketemu saja jarang," kata Novanto.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com