Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Akan Perbaiki DPT Pemilih Disabilitas Pilkada 2017 Putaran Kedua

Kompas.com - 24/02/2017, 20:32 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, akan memperbaiki data daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2017 putaran kedua.

Di antaranya terkait jumlah DPT pemilih disabilitas. Meski belum ditetapkan secara resmi, DKI Jakarta diprediksi berlangsung dua putaran.

Itu karena suara dari ketiga pasangan calon, tidak ada yang mencapai 50 persen plus satu suara.

"Nanti putaran kedua kami rapikan data. Kan data disabilitas ini sudah kami punyai. Jakarta 5.000 lebih. Lalu dengan data yang baru nanti, yang belum diketahui pastinya," kata Ferry di media center KPU, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Dalam Pilkada DKI Jakarta, terdapat selisih jumlah pemilih disabilitas. Dalam DPT tercatat 5.371 pemilih disabilitas.

(Baca: Ada Masalah pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Disabilitas di DPT Pilkada 2017)

Namun, usai pemilihan pada Rabu (15/2/2017), pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih mencapai 10.229. Bahkan usai pencoblosan, KPU mendata pemilih disabilitas mencapai 10.256 orang.

Ferry menilai, terdapat banyak faktor dari perbedaan jumlah pemilih tersebut. Namun, menurutnya perbedaan itu menunjukkan keterlibatan pemilih disabilitas dalam pesta demokrasi.

Menurut Ferry, identifikasi pemilih disabilitas akan mempermudah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Misalnya, dalam pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).

"Kalau yang pakai kursi roda TPS harus accessible untuk datang, masuk, dan mencoblos. Kalau tuna rungu harus ada interpteter. Lalu, terkait braille template yang membantu tuna netra," ucap Ferry.

Untuk itu mencapai hal itu, lanjut Ferry, KPU akan mengadakan bimbingan teknis. Pemilih disabilitas akan mendapatkan prioritas.

"Dikasih kesempatan lebih awal untuk memilih supaya mereka gak ngantre lama. SOP-nya dikasih tahu ke KPPS. Misalnya dua orang dilatih untuk akomodasi pemilih disabel sesuai ketunaan," ujar Ferry.

Kompas TV Terkait Pilkada DKI Jakarta dari berbagai aduan terkait penyelenggaraan pilkada Jakarta 15 februari lalu, KPU DKI Jakarta telah melakukan evaluasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com