Kontras: Pemerintah Lepas Tangan soal Publikasi TPF Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menyayangkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terkesan lepas tangan terkait polemik dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

Puri menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lepas tangan dengan menyerahkan kewajiban membuka dokumen TPF Munir kepada pihak lain.

"Komentar Wapres JK seolah mengelola negara ini semacam franchise. Pemilik brand bisa lepas tangan jika ada kesalahan atau kerugian yang dialami publik. Ini negara. Ada aturannya. Ada yang namanya UU, aparat penegak hukum dan keputusan yang harus dijalankan," ujar Puri saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/2/2017).

Puri menjelaskan, meski TPF kasus pembunuhan Munir dibentuk pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun pemerintah Jokowi-JK tetap memiliki kewajiban untuk membuka dokumen TPF Munir.

(Baca: Wapres Persilakan Pihak Lain yang Ungkap Dokumen TPF Munir)

Dalam poin kesembilan Keputusan Presiden RI No 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, secara jelas disebutkan "Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat".

Birokrasi yang dikelola bukan masalah menumpuk berkas-berkas, tetapi bagaimana birokrasi itu bermanfaat termasuk dalam agenda penegakan hukum dan menemukan dokumen ini.

"Jika kami (masyarakat sipil) yang disuruh berinisiatif mencari dokumen TPF Munir, apa tugas negara sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mencari dokumen ini?" tutur Puri.

Pernyataan JK

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak lain yang membuka dokumen hasil penelusuran Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. Hingga kini, pemerintah mengaku tak memiliki dokumen tersebut.

"Kalau itu dimunculkan (pihak lain) saja, juga kan ya cukup. Tidak perlu terlalu jauh sebenarnya. Kalau pemerintah kan begitu banyak arsipnya, bisa-bisa tidak terkontrol," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jumat (17/2/2017).

Menurut dia, banyak pihak yang ikut dalam TPF Munir, memiliki dokumen itu.

(Baca: PTUN Kabulkan Keberatan Kemensetneg soal Publikasi TPF Munir)

PTUN sebelumnya mengabulkan permohonan keberatan dari Kementerian Sekretariat Negara terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) soal publikasi dokumen TPF Munir.

Permohonan keberatan tersebut diajukan kepada Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai pihak termohon.

Selain mengabulkan permohonan Setneg, majelis hakim PTUN juga membatalkan putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Putusan KIP itu mewajibkan Kemensetneg untuk mempublikasikan hasil penyelidikan TPF Munir dan memberikan alasan tidak dipublikasikannya dokumen tersebut kepada publik.

Gugatan ke PTUN ini diajukan lantaran Kementerian Sekretariat Negara mengaku tak memiliki dokumen tersebut. Dengan demikian, keberadaan dokumen itu hingga kini masih tak diketahui.