Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Website" KPU Diretas, Pemerintah Percepat Pembentukan Badan Siber

Kompas.com - 17/02/2017, 16:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) pasca-peristiwa peretasan website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

Situs web resmi milik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diretas pada Jumat (10/2/2017) pagi, menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta.

"Itu sudah menjadi concern Kemenkominfo, makanya saya sampaikan pemerintah saat ini concern dengan percepatan daripada Basinas," ujar Rudiantara saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

(Baca: Basinas Diharapkan Perkuat Sistem Teknologi Perbankan dan Pasar Modal)

Rudiantara pun memastikan, jajarannya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk membenahi sistem agar tidak mengganggu proses penyelanggaraan pilkada serentak 2017 setelah pemungutan suara.

Pembentukan Basinas bakal memberdayakan Lembaga Sandi Negara untuk menjadi embrio.

Jika sudah terbentuk, Basinas akan mengoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI (Polri).

"Banyak yang membantu. Dari beberapa stakeholder, tidak hanya dari Kemenkominfo. Pokoknya dari stakeholder yang concern mengenai peretasan kemarin itu sudah bergabung di KPU," ujar dia.

Website KPUD Yogyakarta diretas oleh kelompok hacker yang menamakan diri Gadjah Mada Clown Hacktivism Team.

Mereka mengubah tampilan laman www.kpu-jogjakota.go.id dengan warna hitam dan gambar badut. Peretas juga membuat pesan bertuliskan "Permisi pak/buk mau nanya? Bukannya Jogja dipimpin sama Sultan ya? Kan gak ada pemilu dong. Jadi gunanya KPU buat apaan ya pak/ buk?".

(Baca: Menkominfo Tegaskan Badan Siber Nasional Tak Awasi Sektor Privat)

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto membenarkan adanya peretasan itu. "Yang di-hack memang website milik KPU Kota Yogyakarta," ujar Wawan.

Wawan menjelaskan, situs tersebut digunakan untuk sosialiasi kegiatan dan aktivitas pilkada di Yogyakarta.

Peretasan ini merupakan kali pertama. "Baru kali ini website di-hack, dan siang tadi tim langsung mengatasi dan memperbaiki," kata dia.

Wawan berjanji akan meningkatkan keamanan website sehingga peretasan tidak terulang kembali.

Kompas TV Hoax Di Negeri Demokrasi- Satu Meja eps 174 bagian 3
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com