Ketum PAN Tak Sepakat Pengajuan Hak Angket Status Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tak sepakat dengan pengajuan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, ada tahapan-tahapan yang bisa ditempuh sebelum hak angket diajukan.

"Kan ada langkah-langkahnya dulu. Raker, kalau enggak puas interelasi, baru lanjut. Proses dulu. Kalau tiba-tiba, namanya emosional saja. Patah di tengah jalan percuma juga," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

"Saya tidak sependapat kalau belum raker, belum ditanya, sudah angket," sambungnya.

(Baca: Usulan Hak Angket Status Ahok Dibawa ke Rapat Paripurna)

Meski begitu, ia mempersilakan anggota-anggota fraksi PAN yang sudah ikut menandatangani hak angket tersebut. Menurutnya, hak anget merupakan hak setiap anggota dewan dan merupakan spontanitas.

Namun, mengenai sikap resmi fraksi, kata dia, masih harus disampaikan lewat rapat Badan Musyawarah dan rapat paripurna.

"Fraksi tentu konsolidasi dengan partai gitu. Nanti di paripurna disampaikan sikap fraksi seperti apa, kan begitu," kata Ketua MPR RI itu.

(Baca: 4 Fraksi Gulirkan Hak Angket Status Ahok, Ini Komentar Mendagri)

Empat fraksi resmi mengusulkan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Pengangkatan Ahok dinilai cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Sementara itu, Ahok didakwa Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun.