Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paham ISIS Masuk Kemendagri

Kompas.com - 31/01/2017, 17:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Tak hanya di Kementerian Keuangan, paham radikal yang disebarkan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah juga ditengarai memengaruhi sejumlah pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menguatkan pentingnya upaya menangkal penyebaran paham itu di birokrasi.

"Di kami (Kementerian Dalam Negeri) juga ada yang sama (seperti Kementerian Keuangan), tetapi itu individu. Banyak yang tahu-tahu minta mundur, ada yang menghilang dengan keluarganya, ada pula yang anaknya tahu-tahu hilang," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (30/1).

Sebelumnya, salah satu WNI bernama Triyono Utomo Abdul Sakti dideportasi dari Turki karena diduga terkait dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS). Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu dipulangkan bersama istri dan anaknya. Hingga kini ia masih menjalani pemeriksaan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Menurut Tjahjo, adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang terpengaruh paham ISIS tidak berarti kelompok itu telah menarget kalangan birokrat.

(Baca: Menyelisik "Orang Pintar" Masuk ISIS...)

Kelompok itu disebutnya hanya mencari orang-orang yang mudah dipengaruhi. Dan, banyak kalangan birokrat yang gampang dipengaruhi.

Oleh karena itu, Tjahjo meminta para pejabat di Kemendagri untuk mencermati fenomena itu. Tjahjo pun meminta seluruh pemerintah daerah untuk menangkal fenomena yang sama.

Tak sebatas itu, di lingkungan Kemendagri, Tjahjo juga berupaya membuat forum-forum pertemuan untuk menguatkan paham kebangsaan pegawai. Hal ini dinilai penting agar pegawainya tidak mudah terpengaruh paham radikal lain.

Hal itu salah satunya dengan pembekalan kepada pejabat eselon I-IV di Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang digelar kemarin. Salah satu tokoh yang dihadirkan adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj.

(Baca: Satu Simpatisan ISIS Asal Jakarta Diketahui Lulusan S-2 Australia)

Terkait paham ISIS yang sudah masuk ke birokrasi, Said mengusulkan dihidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

"Namun, semangatnya harus berbeda dengan (P4) di era Orde Baru. Semangatnya harus dalam rangka memperkuat kebangsaan di tengah ancaman radikalisme," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk memantau aktivitas PNS.

Terpaparnya kaum berpendidikan tinggi dengan paham radikal, menurut pengamat terorisme Al Chaidar, disebabkan berbagai kondisi. Ada yang menjadikannya sebagai pelarian dari masalah sehingga pendekatannya pun tidak melulu untuk menyebar teror. (APA/IAN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Januari 2017, di halaman 3 dengan judul "Paham NIIS Masuk Kemendagri".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com