Cara Kapolri Mengatasi Radikalisme...

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sebuah diskusi bertajuk "Membedah Gerakan Radikalisme-Terorisme dan Solusinya", Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, unsur terpenting dari radikalisasi adalah adanya proses transfer ideologi.

Proses itu sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif terhadap pola pikir seseorang dalam memandang sebuah ajaran atau pemahaman.

Radikalisasi bisa berdampak positif bila mengarah pada pendalaman sebuah ajaran. Namun, bisa menjadi negatif jika meyakini cara kekerasan dalam menyebarkan suatu pemahaman.

"Kalau radikal dalam memahami agama kenapa tidak. Tapi kalau menggunakan kekerasan, itu yang berbahaya," ujar Tito dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Garda Bangsa, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

Lima cara

Dalam mencari solusi pemberantasan terorisme, lanjut Tito, disiplin ilmu komunikasi bisa menjadi pisau analisis yang signifikan jika melihat transfer ideologi sebagai akar persoalan.

Dari sudut pandang ilmu komunikasi maka ada lima unsur yang terlibat dalam transfer ideologi, yakni pengirim informasi, konten informasi, penerima, media, dan konteks sosialnya.

Dengan demikian, ada lima cara yang saat ini dilakukan untuk mencegah proses radikalisasi.

Pertama, menetralisasi orang-orang yang berpotensi menjadi sender atau orang yang melakukan perekrutan.

Kedua, melemahkan ideologi radikal yang mereka coba sebarkan dengan membuat ideologi tandingan yang bersifat moderat.

Ketiga, menyebarkan ideologi tandingan tersebut kepada kelompok masyarakat yang rentan menjadi sasaran radikalisasi.

Keempat, dengan mengawasi media yang menjadi sarana penyebaran paham radikalisme.

Kelima, memahami konteks sosial dan budaya yang ada di setiap lapisan masyarakat.

"Misalnya pada kasus Poso, yang jadi konteks penyebab utamanya itu adalah dendam. Maka, proses transfer pemahaman radikal itu bisa dicegah jika aparat penegak hukum memahami semua unsur yang ada," tutur Tito. 

Di sisi lain, Tito meyakini upaya penanggulangan terorisme tidak akan berhasil jika hanya dilakukan melalui ranah penegakan hukum.