Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Kapolri soal Kenaikan Tarif Kepengurusan Surat Kendaraan

Kompas.com - 04/01/2017, 11:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri sama sekali tidak ikut campur soal perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam PP itu, terjadi kenaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan, baik dalam pembuatan maupun perpanjangan.

"Kenaikan ini bukan karena dari Polri, tolong dipahami," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Menurut Tito, peraturan tersebut murni atas keputusan pemerintah yang merasa perlu meningkatkan tarif untuk memaksimalkan pelayanan.

(Baca juga: Tarif Pengurusan Surat Kendaraan Naik, Kapolri Jamin Kualitas Layanan)

Tito mengatakan, mulanya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menganggap harga material untuk SIM dan STNK sudah naik sehingga perlu adanya peningkatan anggaran. Pembaruan harga pun sudah lama dilakukan, yakni lima tahun lalu.

"Penghasilan negara bukan pajak ini akan digunakan untuk membayar harga kenaikan bahan," kata Tito.

Selain itu, Badan Anggaran DPR pun menemukan bahwa tarif di Indonesia termasuk tarif terendah yang diterapkan di dunia.

Dengan demikian, perlu adanya peningkatan anggaran karena daya beli masyarakat pun kian meningkat.

Pengurusan surat kendaraan seperti SIM, STNK, dan BPKB sudah bisa dilakukan secara online. Selain menekan adanya pungutan liar, sistem online ini juga menghemat biaya para pendatang yang sebelumnya harus pulang kampung untuk memperpanjang surat kendaraan.

"Kita mengharapkan dengan sistem ini, kita langsung bayar di bank, itu selesai," kata Tito.

Peraturan baru ini diterapkan sejak 6 Januari 2017. Penerapannya sementara ini dilakukan di Jakarta dulu. Kemudian, secara bertahap, itu akan diterapkan di daerah lain.

(Baca juga: Luncurkan E-Tilang, E-Samsat, dan SIM Online, Ini Harapan Kapolri)

Kompas TV Aturan Baru Perpanjangan SIM
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com