Pengamat: Dinasti Politik Cenderung Korup

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi menilai, dinasti politik rentan menciptakan sifat koruptif kepala daerah.

Kekuatan besar yang dimiliki kepala daerah, kerap kali digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

“Dinasti politik membuat kekayaan dimonopoli oleh sedikit elite yang (ingin) menguasai sumber kekayaan untuk kepentingan pribadi,” kata Pangi dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2017).

Beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menjaring Bupati Klaten, Sri Hartini, dalam operasi tangkap tangan.

Sri Hartini yang terpilih dalam melalui proses pilkada serentak 2015 itu, diduga menerima suap terkait mutasi jabatan di Pemkab Klaten.

Belakangan diketahui, mantan politisi PDI Perjuangan itu merupakan bagian dari dinasti politik.

“Dalam pendekatan teoritis bahwa dinasti cenderung korup terkonfirmasi lewat diktum Lord Acton yang mengatakan ‘power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely’ rupanya masih relevan sampai hari ini,” ujar Pangi.

“Kekuasaan yang mutlak menjadikan seseorang berbuat korupsi, inilah fakta yang terjadi sekarang kecenderungan dinasti politik korup,” lanjut dia.

Sri Hartini, seperti dikutip dari BBC, merupakan istri dari mendiang Haryanto Wibowo, yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Klaten pada periode 2000-2005.

Sri Hartini juga diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten periode 2005-2010 dan 2010-2015, bersama Sunarna.

Adapun Sunarna, merupakan suami dari Sri Mulyani, yang tak lain Wakil Bupati Klaten saat ini.

Bersama Sri Hartini, Sri Mulyani menjabat sebagai pasangan kepala daerah Klaten 2016-2021 mendatang.

Pangi menambahkan, masih adanya praktik dinasti politik tentu akan membahayakan bagi pelaksanaan sistem demokrasi.

Selain regenerasi pemimpin yang tidak berjalan maksimal, persoalan hukum pun juga akan membayangi proses kepemimpinan daerah tersebut.

(Baca: Bupati Klaten dan Penyuapnya Ditahan KPK)

“Dinasti pokitik bisa disebut anak haram demokrasi, karena tidak terjadi pergantian dan sirkulasi elite secara regulur, bukan kekuarga itu itu dan berputar di situ saja,” ujarnya.

“Keluarga politik dinasti cenderung dan sangat rentan praktik penyimpangan yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di Indonesia, praktik politik dinasti merupakan anomali dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari kontrol,” tandasnya.