Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Isu "Serangan" Tenaga Kerja China sebagai Fitnah

Kompas.com - 27/12/2016, 12:21 WIB

MINAHASA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa isu Indonesia kebanjiran tenaga asing ilegal terutama dari China adalah fitnah yang tidak boleh dipercaya begitu saja.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 Lampung yang acara peresmiannya digelar di Tampaso, Minahasa, Selasa (27/12/2016).

"Saya ingin ingatkan sekali lagi, jangan ada yang percaya dengan sebaran fitnah, dengan tenaga kerja dan investasi yang dibilang sebagai ancaman, kebanjiran tenaga kerja, perlu saya sampaikan tidak," kata Presiden Jokowi.

Ia menambahkan, saat ini banyak diisukan tenaga kerja asing dari China masuk ke Indonesia hingga jumlahnya mencapai 10 juta bahkan 20 juta orang.

"Informasi yang saya terima jumlahnya 21.000 itu iya. Itu pun keluar dan masuk karena banyak hal-hal yang kita belum siap yang harus dipasang. Tapi kalau kita sudah siap, kita pakai tenaga kerja sendiri," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan seperti halnya di PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 serta di PLTP Ulubelu Lampung Unit 3, tenaga kerja asing hanya datang sebentar pada awal-awal proyek dioperasikan.

Selanjutnya para pekerja asing tersebut akan membantu mempersiapkan, melakukan setting awal, dan menyiapkan sampai terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja di Tanah Air.

"Setelah itu mereka pulang, karena mereka juga lebih senang bekerja di negara sendiri. Dipikir kerja di sini mereka senang? Mereka senang di negara mereka sendiri dekat dengan keluarga dan gaji di sana lebih tinggi," kata dia.

(Baca juga: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Jokowi menilai isu yang beredar soal tenaga kerja asing ke Indonesia tidak logis. Sebab, upah bekerja di Indonesia yang masih rata-rata Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta, sedangkan di China di atas Rp 5 juta.

"Mereka ada di sini tapi di awal-awal dalam sebuah proyek karena kita belum tahu teknologinya, pengalamannya, mengenai itu juga belum ada dan ujungnya yang dapat manfaatnya misalnya di PLTP Lahendong dan Ulubelu adalah masyarakat, adalah kita," kata dia.

Presiden mengatakan dari PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 ini bisa melistriki 20.000 rumah di Sulawesi Utara sedangkan dari PLTP Ulubelu Unit 3 didapatkan manfaat kini kebutuhan listrik di Lampung sudah terpenuhi.

(Hanni Sofia Soepardi/ant)

Kompas TV Jokowi Minta Bangun Pasar di Perbatasan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com