Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Jakarta Jadi Pusat Keuangan Syariah Internasional

Kompas.com - 23/12/2016, 17:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin Jakarta menjadi pusat keuangan syariah internasional.

Keinginan itu disampaikan Jokowi saat peringatan satu windu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Awalnya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia patut berbangga lantaran penerbitan SBSN atau sukuk RI jadi yang terbesar di dunia.

Sampai dengan 30 November 2016, penerbitan SBSN di pasar internasional telah sampai 10,15 Miliar dollar AS dengan outstanding 9,5 Miliar dollar AS. Total investor individual sukuk mencapai 48.444 orang.

"Artinya, instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia memilki potensi yang sangat besar dan peran penting dalam kegiatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia," kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi mengingatkan bahwa ekonomi Syariah di Indonesia presentasenya masih sangat kecil, yakni hanya 5 persen.

Angka ini kalah jauh dari Malaysia yang presentase ekonomi syariahnya mencapai 30 persen.

Bahkan, lanjut Jokowi, secara jumlah, bisnis syariah Indonesia juga kalah dari Inggris dan Korea Selatan yang masyarakatnya bukan mayoritas muslim.

"Oleh sebab itu space atau ruang yang besar itu akan terus kita kejar. Dan saya sampaikan kepada Pak Muliaman Hadad Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar apabila Jakarta ini kita jadikan pusat keuangan syariah internasional," ucap Jokowi.

(Baca: Jokowi Kaget Bisnis Syariah di Indonesia Kalah dari Korea dan Inggris)

Jokowi mengatakan, keinginannya ini kini tengah digodok di OJK. Dalam waktu dekat hasilnya akan disampaikan kepada Presiden.

Jokowi mengingatkan, ekonomi syariah bukan hanya terkait dengan lembaga keuangan, Bank atau asuransi syariah. Banyak pula bisnis lain yang bisa dikembangkan.

"Misalnya seperti wisata syariah, restoran halal, industri syariah, karena potensi pasar kita terbesar di dunia dengan penduduk muslim. Kenapa itu tak jadi fokus perhatian kita?" ucap Jokowi.

Kompas TV Ekonomi Syariah Kian Redup 2016, Kok Bisa?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com