Fahri Hamzah: Revisi UU MD3 Harus Libatkan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tetap membutuhkan persetujuan pemerintah, meskipun saat ini semua fraksi di DPR telah bersepakat.

"Setiap perubahan UU tidak mudah dan konstitusi kita mengatur tata cara perubahan UU secara detil. Tidak bisa DPR sendiri, harus ada keterlibatan pemerintah. Dalam hal ini presiden harus utus orang, buat persetujuan," papar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

(Baca: Pemerintah Dukung Revisi Terbatas UU MD3)

Apalagi, kata Fahri, belum ada pembahasan materi revisi UU MD3 secara resmi oleh DPR. Padahal untuk merevisi UU MD3 harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu, meski seluruh fraksi sudah sepakat.

Fahri pun menambahkan, nantinya setelah dirapatkan di Badan Musyawarah (Bamus), jadwal pembahasan resmi baru diterbitkan. Pembahasan rencananya berlangsung pada masa sidang 2017 nanti.

Namun, kata Fahri, bisa saja ada kesepakatan antar fraksi untuk membahas revisi UU MD3 di masa reses.

(Baca: Ikut Usulkan Revisi UU MD3, PKS Ingin Kursi Pimpinan MKD Ditambah)

"Jadi nanti pengusul (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) akan rapat dengan Baleg untuk harmonisasi. Baru kemudian akan kami jadwalkan nanti melalui Rapim (Rapat Pimpinan) dan Bamus, sekaligus juga jadwal Paripurnanya. Kami putuskan," lanjut Fahri.

Revisi UU MD3 diusukan lantaran Fraksi PDI-P berkeinginan untuk menambah kursi pimpinan DPR RI. PDI-P menilai, seharusnya partai pemenang pemilu mendapatkan kursi pimpinan parlemen.