Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dipastikan Tak Hadiri Perayaan Hari Nusantara di Lembata

Kompas.com - 12/12/2016, 20:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

LEMBATA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dipastikan tidak menghadiri peringatan Hari Nusantara 2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Presiden Jokowi tidak dapat  menghadiri puncak acara karena beliau kunjungan kerja ke India dan Iran," ujar Gubernur NTT Frans Lebu Raya di lokasi acara, Senin (12/12/2016).

Rencananya, Presiden Jokowi digantikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

(Baca juga: Agenda Kegiatan Presiden Jokowi di New Delhi)

Meski demikian, Frans menilai, hal yang terpenting adalah komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan maritim di Indonesia.

Frans menilai, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memiliki komitmen yang kuat soal pembangunan.

"Saya percaya pemerintah akan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita negara maritim," ujar dia.

Puncak acara Hari Nusantara 2016 itu dilaksanakan di Lewoleba, Lembata, tanggal 13 Desember 2016. Pameran produk kemaritiman bertajuk "Nusantara Expo" menjadi salah satu acaranya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, Hari Nusantara 2016 bukan hanya untuk memperingati Deklarasi Djuanda yang dihelat pada 13 Desember 1957, melainkan juga sebagai sebuah harapan konektivitas antardaerah di Indonesia.

"Salah satu tujuan utamanya tidak sekadar merayakan Deklarasi Djuanda, tetapi secara politik, budaya, dan ekonomi dengan ditetapkannya Hari Nusantara setidaknya diharapkan ada konektivitas antardaerah untuk kepentingan maritim," ujar Tjahjo seusai acara peluncuran Hari Nusantara 2016 di Gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (22/8/2016).

(Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah, Politik Sempat Menghangat tetapi Tidak Panas)

Tjahjo menjelaskan, peluncuran Hari Nusantara 2016 merupakan langkah menyinergikan kondisi geopolitik Indonesia sebagai negara maritim dan sumber daya laut untuk kepentingan bangsa dan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com