Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saatnya Menghitung Beban Kerja Hakim di Indonesia

Kompas.com - 29/11/2016, 09:49 WIB
Reza Pahlevi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan proyek SUSTAIN, proyek dukungan untuk pembaruan peradilan yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP), saat ini tengah melakukan analisis beban kerja hakim di MA dan pengadilan di bawahnya.

“Tujuan dari analisis beban hakim ini adalah untuk memutuskan dengan tepat jumlah personel yang akan direkrut dan penempatannya,” ujar Nisa Istiani, Deputi Manajer Proyek SUSTAIN dalam pidato pembukaannya di acara “Training of Trainers for MA Champions” di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Tugas utama badan peradilan, kata Nisa, adalah memberikan pelayanan yang prima di bidang hukum kepada masyarakat. Demi memberikan pelayanan yang baik ini, maka badan peradilan di Indonesia perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai pula. Salah satu SDM yang penting di sini adalah para hakim.

Analisis beban kerja hakim ini dilakukan melalui penguatan kapasitas internal staf MA—yang disebut champions—dalam melakukan riset, wawancara, serta analisis tentang beban kerja hakim di pengadilan.

Menurut Nisa, analisis beban kerja hakim memang sangat diperlukan. Harapannya, MA bisa memutuskan dengan tepat jumlah personel yang akan direkrut dan penempatannya.

“Hal ini menjadi penting, (terutama) mengingat MA sudah enam tahun tidak melakukan rekrutmen calon hakim,” ujar Nisa.

Tak dapat dinafikan, saat ini sebaran hakim belum tersebar dengan tepat untuk setiap pengadilan di Indonesia. Akibatnya, beban kerja di antara para hakim pun tidak seimbang dan ujungnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

KOMPAS.com/REZA PAHLEVI Salah satu sesi dalam pelatihan yang digelar Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan proyek SUSTAIN dari Uni Eropa dan The United Nations Development Programme (UNDP) untuk analisis beban kerja hakim di lingkungan peradilan, Senin (28/11/2016).

Sebagai contoh, sebaran hakim di Jakarta terlalu sedikit dibandingkan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebaliknya, ada pengadilan di daerah yang perkaranya lebih sedikit dibandingkan jumlah hakim.

Project Officer untuk Manajemen SDM SUSTAIN, Sherly Lugito, menambahkan, para champions akan dibekali keahlian menghitung beban kerja hakim, sehingga setiap saat mereka diperlukan dapat langsung turun ke lapangan.

“Para champions tersebut adalah perwakilan direktorat badan peradilan, badan pengawasan, dan biro urusan administrasi,” kata Sherly.

Para peserta telah diseleksi berdasarkan potensinya masing-masing. “Harapannya adalah agar pembekalan itu bisa diteruskan ke tingkat pengadilan sehingga perhitungan beban kerja dapat dilaksanakan secara berkala,” lanjut Sherly.

Dalam pelatihan ini hadir pula Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Agus Zainal Mutaqien. Dia mengatakan, hasil perhitungan beban kerja yang akan digarap para champions ini akan menjadi dasar yang penting bagi para hakim.

“Kegiatan ini sangat bagus sekali. Nantinya, perhitungan beban kerja bukan sebatas pada hakim saja. Ke depannya, penggunaan formula analisis beban kerja akan menjadi syarat dalam melakukan perencanaan SDM,” ungkap Agus.

Pelatihan kali ini melibatkan 15 staf MA yang akan menjadi champions. Koordinator Sektor Manajemen SDM Dian Cahayani berharap, para peserta pelatihan juga membagikan ilmu tentang analisis beban kerja hakim ini kepada rekan-rekan mereka di pengadilan.

"Kami juga mendorong para champions ini untuk lebih kompak satu sama lain,” imbuh Dian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com