Mendikbud: Presiden Jokowi Setuju Moratorium UN, Tinggal Tunggu Inpres

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, ia telah bertemu Presiden Joko Widodo untuk membicarakan soal rencana moratorium ujian nasional (UN).

Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi telah menyetujui rencana tersebut.

"Pada prinsipnya Pak Presiden sudah menyetujui, tinggal menunggu Inpres (Instruksi Presiden) saja mudah-mudahan," kata Muhadjir, di Gedung D Kemendikbud, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mematangkan persiapan moratorium UN tersebut.

"Enam puluh persen persiapannya," kata Muhadjir.

(Baca: Anggaran UN 2017 Diusulkan untuk Tunjangan Guru)

Muhadjir mengungkapkan, untuk merealisasikan rencana tersebut, Kemendikbud telah memanggil para kepala dinas pendidikan provinsi di Indonesia.

"Kepala dinas provinsi sudah kami undang semua dan kita beri penjelasan mengenai hal yang mendekati masalah teknis," kata Muhadjir.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan penghentian sementara penyelenggaraan ujian nasional (UN).

Rencana tersebut ditargetkan terealisasi pada 2017.

Selanjutnya, pelaksanaan ujian kelulusan dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Untuk tingkat sekolah dasar (SD), pelaksanaan ujian kelulusan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten.

Sementara itu, pelaksanaan ujian kelulusan bagi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) oleh pemerintah provinsi.