Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Donald Trump Ingin AS Keluar dari TPP, Ini Komentar Jokowi

Kompas.com - 24/11/2016, 16:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal rencana Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, yang berencana membawa negaranya keluar dari kerja sama Trans Pasifik atau Trans Pasific Partnership (TPP).

Jokowi mengatakan, wacana yang dilontarkan oleh Trump itu tidak akan banyak berpengaruh bagi Indonesia. Sebab, Pemerintah Indonesia sendiri belum memutuskan untuk masuk dalam kerja sama ini.

Pemerintah menyatakan masih mempelajari isi dari perjanjian kerja sama tersebut.

"(TPP) batal tidak ada pengaruhnya ke kita. Kalau terus, berarti kita ikut. Kalau tidak, ya berarti seperti biasanya," kata Presiden Jokowi usai membuka Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Jokowi menegaskan, masih banyak perjanjian perdagangan bebas yang terus dikejar pemerintah, seperti EU-CEPA dan perjanjian bebas dengan Australia. Sehingga, masih banyak peluang bagi Indonesia masuk ke pasar internasional.

"Saya mengingatkan para menteri, meski demand perdagangan untuk ekspor menurun, masih banyak negara yang bisa dijadikan tujuan utama ekspor yang belum kita tuju," ujar Presiden.

Jokowi menilai Indonesia harus membuka peluang ekspor ke sebanyak-banyaknya negara. Hal itu bisa meningkatkan potensi bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) Indonesia dalam mengembangkan usahanya di dunia internasional.

"Semakin banyak negara tujuan pasar, maka semakin aman ekonomi kita," ucap Presiden.

(Baca juga: Jokowi Heran Rencana Bergabung ke TPP Dikritik)

Sebelumnya, Donald Trump menyatakan, AS bakal menghentikan perundingan perdagangan Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP) pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden.

Hal ini diumumkannya melalui pesan video tentang apa saja yang akan dilakukannya setelah diambil sumpah pada Januari 2017.

(Baca: Trump Bakal Hentikan Perundingan Kerja Sama Trans Pasifik)

Mengutip BBC, Selasa (22/11/2016), TPP ditandatangani oleh 12 negara yang mencakup 40 persen perekonomian dunia. Trump pun menyatakan bakal mengurangi larangan-larangan yang menghalangi pekerjaan pada produksi batubara.

Akan tetapi, Trump tidak menyebut apakah bakal mencabut program jaminan sosial Obamacare atau membangun tembok pada perbatasan AS-Meksiko.

Kedua hal ini sebelumnya dinyatakan oleh Trump dalam kampanyenya. TPP disetujui tahun 2015 oleh negara-negara antara lain Jepang, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Meksiko, tetapi belum diratifikasi.

Tujuan pakta perdagangan ini adalah untuk mempererat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) lalu, menyampaikan secara resmi bahwa Indonesia berniat bergabung pada Trans Pacific Partnership (TPP).

Rencana Presiden itu menuai pro kontra di dalam negeri sebab Indonesia belum memiliki kajian menyeluruh tentang rencana tersebut saat itu.

Kompas TV RI Minta Dukungan Cile
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com