Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Hanura Yakin Dukungan terhadap Ahok Tak Turunkan Citra Partai

Kompas.com - 21/11/2016, 14:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Sudding meyakini, dukungan partainya terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tak berpengaruh banyak terhadap citra partai.

Sarifudin yakin Hanura tetap akan meraup suara yang signifikan pada pemilu legislatif mendatang tahun 2019. 

Sarifudin menolak jika dikatakan citra empat partai pendukung Ahok-Djarot diprediksi menurun seiring dengan status hukum Ahok yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. 

(Baca: Elektabilitas Ahok Berpeluang Meningkat meski Tersangka)

Selain Hanura, tiga partai lain yang mendukung Ahok adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, dan Partai Nasdem. 

Empat partai itu berpotensi mendapat sorotan negatif dari masyarakat karena mendukung calon yang berstatus tersangka.

Menurut Sudding, meskipun Ahok berstatus tersangka, masyarakat tidak serta-merta menilai mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai sosok yang negatif.

"Saya rasa partai kami juga tidak akan dipengaruhi hal itu secara signifikan. Masyarakat bisa lihat kok kasus ini murni hukum atau banyak kepentingan politik," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

(Baca: Reaksi Para Cagub soal Elektabilitas Ahok yang Turun Menurut Hasil Survei)

Oleh karena itu, menurut Sudding, yang harus dilakukan oleh empat partai pengusung Ahok-Djarot ialah tetap solid dan fokus memenangkan sepasang calon dengan nomor pilih 2 tersebut.

Jika empat partai tersebut kompak, Sudding optimistis Ahok-Djarot bisa unggul dan memberi harapan akan terciptanya Jakarta yang lebih baik.

"Jadi yang harus kami lakukan ya tetap fokus dan solid mendukung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta ini," lanjut Sudding.

Kompas TV Elektabilitas Ahok-Djarot Merosot Tajam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com