Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Hasil Pembangunan Jalan di Papua Selama Dua Tahun Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 27/10/2016, 16:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur jalan di Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur terus dikebut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Jalan Trans Papua, targetnya 4.325,10 kilometer," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Angka itu terdiri dari 3.031,40 kilometer jalan di Provinsi Papua dan 1.293,70 kilometer jalan di Provinsi Papua Barat.

(baca: Mantan Tapol Papua Tantang Pemerintah Buat Referendum)

Dari target itu, baru sepanjang 207,30 kilometer jalan yang dibangun menggunakan tahun anggaran 2016.

Hasilnya, ruas jalan yang sudah tersambung, yakni sepanjang 3.832,20 kilometer.

Basuki mengatakan, tahun anggaran 2017, pihaknya menargetkan jalan sepanjang 176,10 kilometer bisa dibangun.

(baca: Aktivis Papua Merdeka: Kami Tak Butuh Infrastruktur)

Dengan demikian, ruas jalan yang tersambung bertambah menjadi sepanjang 4.008,30 kilometer.

"Sisanya, yakni sepanjang 316,80 kilometer, bisa dilanjutkan pada 2018," ujar Basuki.

Basuki menambahkan, pada dasarnya tidak ada kendala yang berarti di dalam pembangunan jalan di Papua.

 

(Baca: Menhub: Jokowi Beri Solusi Papua yang Selama Ini Menderita, Masyarakat Histeris)

Letak geografis proyek yang berada di tengah gunung sudah dapat diatasi dengan perencanaan yang matang.

Hanya, Basuki mengakui bahwa masih ada potensi gangguan keamanan bagi para pekerja proyek, baik konsultan atau pekerja kasar.

Oleh sebab itu, kementeriannya terus berkoordinasi dengan Polri, TNI dan pemerintah daerah setempat dalam hal pengamanan.

Kompas TV Jokowi Targetkan 2019 Papua Bisa Nikmati Listrik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com