JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, lebih baik Ruhut Sitompul segera mundur dari Demokrat, bukan hanya sebagai anggota DPR.
"Lebih bagus dia mundur dari Demokrat jadi sudah selesai kan masalahnya nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi. Sudah selesai dengan sendirinya," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Menurut Syarief, jika Ruhut segera mundur dari Demokrat, semua permasalahan yang ada tentu akan selesai dengan sendirinya.
Dengan demikian, energi partai bisa difokuskan untuk memenangkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni dalam Pilkada DKI 2017.
(baca: Ruhut: Satu atau Dua Putaran, Pemenangnya Tetap Ahok)
"Sudah, lebih baik langsung mundur saja, supaya enggak ada lagi persoalan, supaya semuanya segera selesai," tutur Syarief.
Ruhut mengaku akan mundur sebagai anggota DPR. Langkah itu akan dilakukannya pada masa reses DPR 28 Oktober 2016.
Surat pengunduran diri akan disampaikan Ruhut kepada Demokrat pada masa reses. (baca: Total Menangkan Ahok, Ruhut Akan Mundur sebagai Anggota DPR)
Ruhut mengaku memilih mundur agar total memenangi pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.
"Saya reses ini nanti akan mengundurkan diri. Karena saya mau fokus. Ibarat pepatah aku mandi basah, tidak pernah setengah-setengah," kata Ruhut.
(baca: Ruhut Klaim Dibujuk Lima Partai untuk Bergabung)
Ruhut juga mengaku sudah dibujuk sejumlah partai politik dan menawarinya bergabung. Namun, ia mengaku tidak lagi memiliki niat menjadi anggota DPR periode selanjutnya.
"Ini terakhir. Jangan lihat di 2019 ada nama aku jadi caleg. Aku tidak mau lagi di Senayan jadi anggota DPR," kata politisi dari daerah pemilihan Sumatera Utara I itu.
(baca: Dukung Ahok, Ruhut Direkomendasikan Dapat Sanksi Berat oleh Komisi Pengawas Demokrat)
Komisi Pengawas (Komwas) Demokrat telah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut terkait sikapnya bergabung dalam tim sukses Ahok-Djarot.
Rekomendasi tersebut saat ini tengah diproses Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat sebelum menetapkan sanksi.