Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantor Imigrasi di Jakarta Terapkan "Morning Passport Service" dan "Sunset Passport Service"

Kompas.com - 13/10/2016, 14:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi mengenai survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan keimigrasian, di Hotel Dafam, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (13/10/2016).

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Endang Sudirman mengatakan, sosialisasi tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat unit pelayanan teknis (UPT).

"Selain itu peningkatan ini juga diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar Endang.

Dalam kesempatan itu Endang menjelaskan salah satu inovasi yang sedang diujicoba oleh beberapa Kantor Imigrasi (Kanim) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yakni early morning passport service dan sunset passport service.

Dua program itu, menurut Endang, memungkinkan masyarakat untuk mengurus persoalan keimigrasian seperti pembuatan paspor pada pagi hari sebelum jam operasional kantor dimulai dan pada sore hari setelah jam operasional kantor imigrasi selesai.

"Inovasi yang kami lakukan merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Perbaikan terus dilakukan mulai dari infrastruktur, sistem dan petugasnya. Inovasi ini berdasarkan survei kepuasaan masyarakat yang telah kami lakukan," kata Endang.

Di akhir acara sosialisasi, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F.Sompie memberikan apresiasi kepada para kepala kantor imigrasi di DKI Jakarta yang telah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan peningkatan pelayanan publik.

Pada 2016, terdapat tiga Kanim yang mendapatkan nilai mutu layanan A (sangat baik) dari SKM yakni, Kanim Jakarta Selatan, Kanim Jakarta Pusat dan Kanim Bandara Soekarno Hatta.

Sementara itu, dari sisi penilaian standar pelayanan, Ombudsman RI telah memberikan penghargaan kepatuhan standar pelayanan kepada Kanim Jakarta Selatan, Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Pusat.

"Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak boleh berhenti di sini saja dan tidak tiga Kanim saja yang melakukan SKM. Sesuai dengan visi Imigrasi, masyarakat harus memperoleh pelayanan yang profesional, akuntanel, sinergis, transparan dan inovatif," ujar Ronny.

Selain itu, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa, yang juga hadir, menuturkan bahwa SKM merupakan kewajiban yang harus dijalankan satu kali dalam setahun oleh setiap Kementerian/Lembaga.

Menurut Diah, satu unsur terpenting dalam peningkatan pelayanan publik adalah bagaimana mendapatkan feedback dari masyarakat.

"Yang penting bagaimana mendapatkan feedback karena masyarakat yang langsung merasakan. Ini merupakan implementasi undang-undang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkap Diah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com