Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lolos Seleksi Badan Hukum, PSI Kebut Verifikasi KPU

Kompas.com - 07/10/2016, 20:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia bersyukur bisa lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, untuk lolos verifikasi Kemenkumham bukan pekerjaan mudah.

Partainya harus melewati berbagai syarat administratif seperti harus memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, 50 persen kecamatan.

Pengurus parpol juga harus memenuhi keterwakilan perempuan, minimal 30 persen.

"Syarat adminstratifnya sangat berat. Mungkin Indonesia adalah negara demokratis yang paling sulit untuk mendirikan partai politik," kata Antoni saat dihubungi, Jumat (7/10/2016).

Namun dengan semangat tinggi anak-anak muda yang ada di PSI, lanjut dia, seleksi administratif tersebut bisa diatasi.

(Baca: Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di Kemenkumham)

Kuncinya, ada kerinduan nyata di tengah generasi muda Indonesia akan lahirnya parpol yang abnormal, non-mainstream, yang dapat memberi pembaruan tugas dan fungsi parpol.

"Anak muda Indonesia sekarang sudah memiliki rumah politik. Silahkan mampir, menginap dan dandani rumah politik kita ini," tambah Toni.

Namun, lolos verifikasi Menkumham saja belum bisa membawa PSI untuk mengikuti pemilu. Kini, tambah dia, PSI akan mempersiapkan berbagai persyaratan agar lolos di Komisi Pemilihan Umum.

"Kita segera ngebut persiapkan verifikasi KPU. Target kita Juni tahun depan selesai," kata Antoni.

Antoni mengatakan, sambil mempersiapkan verifikasi KPU, partainya juga akan melakukan kampanye di berbagai daerah untuk meningkatkan awareness PSI di publik.

Dengan begitu, PSI sudah siap menghadapi pemilu legislatif apabila dinyatakan lolos ke KPU. Kendati demikian, Toni belum mau berbicara mengenai target raihan kursi PSI.

Diberitakan sebelumnya, PSI dinyatakan lolos dalam seleksi badan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM.

Dari lima partai politik yang mendaftar, PSI menjadi satu-satunya partai politik yang lolos seleksi.

"Yang daftar baru lima parpol, yang lolos cuma satu, PSI, itu partai anak-anak muda," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di Gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Kompas TV Ketum PSI: Diskriminas Gender Menjadi Pemicu Kejahatan Seksual-Satu Meja

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com