Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Instruksikan Penataan Kembali Hulu Sungai Cimanuk

Kompas.com - 29/09/2016, 16:36 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, rusaknya daerah aliran sungai (DAS) di Cimanuk menjadi penyebab banjir bandang di Garut, Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menata kembali hulu Sungai Cimanuk melalui konservasi tanah dan air serta penataan ruang yang benar.

Instruksi tersebut, kata Sutopo, disampaikan Presiden Jokowi saat menyambangi Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet di Garut, Kamis (29/9/2016).

Lawatan Jokowi ke RS tersebut merupakan rangkaian kunjungan peninjauan lokasi terdampak banjir bandang Garut, Jawa Barat.

"Kondisi DAS Cimanuk yang rusak berkontribusi menyebabkan banjir bandang. Sementara itu, pembetonan sisi-sisi Sungai Cimanuk yang rusak sedang dalam perbaikan saat ini," kata Sutopo melalui keterangan tertulis, Kamis.

Selain itu, lanjut Sutopo, Jokowi juga menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menangkap dan memproses warga yang merusak lingkungan.

"Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang merusak lingkungan," kata Sutopo.

Jokowi, menurut Sutopo, juga memberikan arahan kepada tim SAR gabungan dalam pencarian 19 korban yang masih hilang.

(Baca juga: Jokowi Canangkan Rencana Aksi untuk Perbaiki Lingkungan di Sungai Cimanuk)

Hingga kini, pencarian korban hilang masih difokuskan di sekitar Waduk Jatigede. TNI mengupayakan backhoe apung untuk membersihkan puing di sepanjang sungai hingga waduk.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan pembuatan dua tower rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Masyarakat juga disebut setuju atas rencana relokasi tersebut.

(Baca juga: Kalla Sebut Pemerintah Pusat dan Daerah Akan Bangun Rumah untuk Pengungsi Garut)

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan penanganan banjir bandang Garut kepada Presiden Jokowi dan para menteri yang juga ikut serta.

"Hingga kini, Data Pos Komando Tanggap Darurat Banjir Bandang Garut menunjukkan, 1.784 rumah rusak dengan rincian 411 rusak berat, 239 rusak sedang, 970 rusak ringan, dan 164 hanyut," demikian penuturan Willem.

"Sementara itu, kerusakan fasilitas pendidikan dengan rincian 8 sekolah rusak berat, 11 rusak sedang, dan 30 rusak ringan," lanjutnya.

Banjir bandang Garut juga berdampak pada rusaknya 2 rumah sakit dan 15 tempat ibadah.

Selain itu, posko terus melakukan upaya penanganan, seperti pencarian korban hilang, distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak, serta pemberian vaksin dan vitamin kepada para relawan.

"Sebanyak 3.180 personel gabungan terlibat dalam penanganan pascabencana," kata dia.

Hingga kini, BNPB masih melakukan penghitungan kerugian dan kerusakan akibat bencana serta menyiapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-banjir bandang.

"Lima sektor yang disiapkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor," kata dia.

Kompas TV Tim SAR Masih Cari 19 Korban Banjir Bandang Garut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com