Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Palapa Ring Beroperasi Akhir 2018

Kompas.com - 28/09/2016, 20:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Palapa Ring, pembangunan serat optik yang menjangkau daerah terpencil di wilayah barat, tengah dan timur rampung dan siap beroperasi pada akhir 2018.

"Jadi, pada 2019 semua ibu kota kabupaten dan kota telah terhubung dengan broadband," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/9/2016).

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik.

Palapa Ring bakal menjadi tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.

Proyek ini pernah terhenti sejak 10 tahun lalu untuk mendapatkan struktur yang tepat.

Proyek ini akan membangun infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah "non-commercial" demi pemerataan akses pitalebar (broadband) di Indonesia.

Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket yaitu Barat, Tengah dan Timur.

Proyek Palapa Ring Paket Barat akan menjangkau wilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dan Kalimantan Barat (sebagai bagian dari interkoneksi dengan jaringan serat optik yang telah dibangun) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 kilometer.

Konsorsium Moratelematika Indonesia dan Ketrosden Triasmitra menjadi pemenang tender paket barat dan membentuk PT. Palapa Ring Barat.

Sedangkan paket tengah dimenangkan Konsorsium Pandawa Lima dengan basis pengelolaan milik negara.

Anggota konsorsiumnya terdiri atas PT LEN, PT Teknologi Riset Global Invetasma, PT Sufia Technologies, PT Bina Nusantara Perkasa, dan PT Multi Kontrol Nusantara membentuk Badan usaha dengan nama PT. LEN Telekomunikasi Indonesia.

Sementara itu pemenang tender Palapa Ring Timur yang diumumkan pada bulan Juli 2016 adalah Konsorsium Moratelindo - IBS - Smart Telecom. Nama badan Usahanya Palapa Timur Telematika.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau "availability payment" (AP).

Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana availability payment berasal dari Dana Kontribusi "Universal Service Obligation"(USO).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru pada wilayah timur Indonesia (Palapa ring paket timur).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jubir Baru KPK Tessa Mahardhika Punya Harta Rp 1,1 Miliar

Jubir Baru KPK Tessa Mahardhika Punya Harta Rp 1,1 Miliar

Nasional
Bareskrim Usut Keterkaitan Fredy Pratama dengan Buronan Narkoba Paling Dicari di Thailand

Bareskrim Usut Keterkaitan Fredy Pratama dengan Buronan Narkoba Paling Dicari di Thailand

Nasional
KPK Tunjuk Penyidik Tessa Mahardhika Jadi Jubir Gantikan Ali Fikri

KPK Tunjuk Penyidik Tessa Mahardhika Jadi Jubir Gantikan Ali Fikri

Nasional
Spesifikasi Kapal Perang Korsel yang Dihibahkan untuk TNI AL, Masih Perlu Rp 569 M untuk Perbaikan

Spesifikasi Kapal Perang Korsel yang Dihibahkan untuk TNI AL, Masih Perlu Rp 569 M untuk Perbaikan

Nasional
Survei SMRC: Ridwan Kamil Diprediksi Bisa Menang Pilkada Jabar Tanpa Banyak Kampanye

Survei SMRC: Ridwan Kamil Diprediksi Bisa Menang Pilkada Jabar Tanpa Banyak Kampanye

Nasional
Legenda TNI AL KRI Dewaruci Diplomasi Rempah ke Malaysia

Legenda TNI AL KRI Dewaruci Diplomasi Rempah ke Malaysia

Nasional
Prospek Ormas Keagamaan Mengelola Tambang

Prospek Ormas Keagamaan Mengelola Tambang

Nasional
Golkar Diprediksi Menang Besar di Jabar jika Calonkan Ridwan Kamil Jadi Gubernur

Golkar Diprediksi Menang Besar di Jabar jika Calonkan Ridwan Kamil Jadi Gubernur

Nasional
Arab Saudi Razia Akun Medsos yang Jual Paket Haji dengan Visa Nonprosedural

Arab Saudi Razia Akun Medsos yang Jual Paket Haji dengan Visa Nonprosedural

Nasional
KPK Akan Dakwa Eks Pejabat Kemenaker Korupsi Sistem Perlindungan TKI Rp 17,6 M

KPK Akan Dakwa Eks Pejabat Kemenaker Korupsi Sistem Perlindungan TKI Rp 17,6 M

Nasional
MK Tolak Gugatan Golkar Terkait Pileg DPR di Dapil Papua Selatan

MK Tolak Gugatan Golkar Terkait Pileg DPR di Dapil Papua Selatan

Nasional
Moeldoko Sebut Pemberlakuan Tapera Menunggu Aturan 3 Kementerian, Maksimal hingga 2027

Moeldoko Sebut Pemberlakuan Tapera Menunggu Aturan 3 Kementerian, Maksimal hingga 2027

Nasional
Pengamat Nilai Tak Ada Alasan Kuat Presiden Kembali Dipilih MPR

Pengamat Nilai Tak Ada Alasan Kuat Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Survei SMRC: Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Paling Menonjol untuk Pilkada Jabar

Survei SMRC: Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Paling Menonjol untuk Pilkada Jabar

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Perlu Evaluasi 'Blackout' Listrik di Sumatera

Moeldoko Sebut Pemerintah Perlu Evaluasi "Blackout" Listrik di Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com