Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PPP, Risma Mengaku Akan Istikharah Saat Dilobi Maju Pilkada DKI

Kompas.com - 25/08/2016, 18:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan mengaku sudah menjalin komunikasi dan melobi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar bersedia maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Hal itu dikatakan Arsul, saat dihubungi, Kamis (25/8/2016).

"PPP sudah lebih dulu komunikasi dengan Risma, sudah bertemu langsung," kata Sekjen PPP Arsul Sani.

Menurut Arsul, pertemuan dengan Risma diikuti oleh sejumlah elite DPP PPP.

Namun, hingga saat ini, Risma belum memberikan jawaban pasti apakah bersedia diusung sebagai calon Gubernur DKI.

"Risma ingin istikharah," kata Arsul.

PPP, lanjut Arsul, memaklumi kegamangan Risma.

Ia mengatakan, hingga saat ini, PPP masih memberikan kesempatan bagi Risma untuk memikirkan mana yang terbaik.

"Dia ingin sikap yang dia ambil itu benar-benar matang," ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Arsul mengatakan, jika Risma bersedia diusung, partainya tidak akan bergantung pada PDI-P.

Menurut dia, PPP bisa bergabung dengan partai lainnya seperti PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PKB.

Ketua DPP PAN sebelumnya mengklaim enam partai di koalisi kekeluargaan itu setuju untuk mengusung Ahok.

Satu-satunya partai di Koalisi Kekeluargaan yang masih ragu untuk mendukung Risma hanya PDI-P.

"Hanya PPP memerhatikan etika politik. Yakni karena Risma adalah kader PDI-P, maka PPP tetap akan kulo nuwun kepada PDI-P untuk mencalonkan dia jika PDI-P nya sendiri tidak usung dia," kata Arsu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com