Presiden Tegaskan Moratorium Pembentukan Daerah Otonom Baru Belum Dicabut

GUNUNG SITOLI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hingga saat ini pemerintah belum mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB).

"Mengenai pembentukan provinsi, daerah atau kota baru, masyarakat harus tahu bahwa sekarang masih moratorium, belum dibuka," kata Presiden Jokowi saat memberi sambutan dalam acara penyambutan di Pendopo Kota Gunung Sitoli, Sumut, Jumat (19/8/2016).

Presiden menyebutkan dirinya kerap diminta membentuk daerah otonom baru jika mengunjungi daerah.

"Saya akan berusaha untuk membuat seleksi ketat, akan kita hitung benar, akan dikalkulasi betul bahwa setiap rencana untuk pembentukan DOB baik provinsi, kabupaten, kota, harus dengan kalkulasi matang," katanya.

Menurut dia, perhitungannya juga harus detail dan matang, sehingga pembentukan DOB tidak menjadi beban baru.

(Baca: Maret, Pemerintah Kembali Bahas Daerah Otonomi Baru)

"Pembentukan DOB harus betul-betul bisa mendongkrak atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kalau saya sih yang konkret-konkret saja," katanya.

Presiden tidak ingin pembentukan DOB hanya berdasar pada desakan dan intervensi politik.

"Kalau hanya desakan-desakan politik, maaf saya tidak bisa didesak-desak, tapi kalau itungannya matang, ekonomi positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenapa tidak," kata Jokowi.

Sebelumnya di tempat yang sama, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Nias mengajukan sejumlah masalah seperti kekurangan listrik, sarana pendidikan dan perlunya pembentukan Provinsi Nias.

Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Nias yang juga Bupati Nias Sokhiatuto Laoly menyampaikan masalah tersebut.

Ia menyebutkan Nias yang dulu hanya satu kabupaten, saat ini sudah berkembang menjadi empat kabupaten dan satu kota.