JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo tak lepas tangan usai mencopot Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Fahri menilai Presiden harus bertanggung jawab karena sudah melakukan kecerobohan dengan meloloskan Arcandra yang berkewarganegaraan Amerika Serikat sebagai menteri.
"Presiden harus bertanggung jawab. Presiden yang mengundang, dia tidak melamar, maka Presiden bertanggungjawab kepada beliau," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Fahri menilai, Presiden bisa bertanggung jawab dengan memberikan jabatan lain kepada Arcandra di sektor ESDM.
Menurut dia, ada banyak jabatan yang sesungguhnya tak memerlukan keharusan yang bersangkutan merupakan warga negara asli. Misalnya, untuk mengkonsolidasi blok-blok minyak dan gas baru.
"Sayang orang seperti Pak Arcandra ini tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu saya menyarankan agar Presiden tetapp gunakan dia," kata Fahri.
"Saya dengar keahliannya itu sangat diperlukan oleh kita melakukan asesmen terhadap sektor migas dan energi," ucapnya.
Jokowi sebelumnya mencopot Arcandra karena diketahui berstatus warga negara AS. Informasi mengenai Dwi kewarganegaraan Arcandra menyebar di media sosial pada Sabtu (13/8/2016).
Disebutkan bahwa Arcandra mempunyai paspor AS dan sudah mengucapkan sumpah setia kepada negeri Paman Sam tersebut sejak 2012.
Pencopotan Arcandra diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016) malam.