Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemerintah Akan Tindak Tegas Pelaku Main Hakim Sendiri di Tanjungbalai

Kompas.com - 01/08/2016, 12:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan menindak tegas para pelaku kekerasan, perusakan, dan pembakaran rumah ibadah saat kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

"Saya sampaikan bahwa pemerintah akan menindak tegas semua yang bertindak anarkis termasuk di dalamnya main hakim sendiri karena masalah SARA harus betul-betul kita tiadakan," ujar Jokowi saat ditemui usai menghadiri acara peresmian pameran lukisan koleksi Istana, di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Saat ini, kata Jokowi, kondisi di Tanjungbalai telah kembali kondisif usai Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh dan pemerintah setempat.

(Baca: Kapolri: 9 Tersangka Pelaku Kerusuhan Tanjungbalai Ditangkap)

"Kami setiap saat sudah dilapori oleh Kapolri. Kapolri sudah saya perintahkan langsung untuk detik itu juga turun ke lapangan menyelesaikan terutama mengumpulkan tokoh-tokoh," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta kepada semua pihak agar isu yang menyangkut persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak terulang lagi dan menyebar ke daerah lain.

Jokowi mengatakan, peristiwa di Tanjungbalai seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa untuk lebih memperkuat toleransi antarumat beragama. Menurut dia, setiap kelompok masyarakat harus bisa saling mengayomi.

(Baca: PBNU Kecam Tindakan Perusakan Rumah Ibadah di Tanjungbalai)

"Semuanya harus mengayomi, yang mayoritas mengayomi yang minoritas, yang minoritas juga saling toleransi karena kekuatan kita ini adalah keberagaman, perbedaan, kekuatan kita ada di situ," ujar Jokowi.

Polisi kini sudah mengamankan sembilan orang terkait kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7/2016) malam. Kerusuhan tersebut mengakibatkan perusakan hingga pembakaran sejumlah rumah ibadah umat Buddha.

Kompas TV Warga Tanjungbalai Gotong-royong Bersihkan Lokasi Kerusuhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com