Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Jadi Korban, Dokter RS Harapan Bunda Minta Penangguhan Penahanan

Kompas.com - 18/07/2016, 12:42 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus vaksin palsu dr Indra Sugiarno, melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke Bareskrim Polri. Dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Harapan Bunda itu ditahan penyidik sejak Jumat (15/7/2016) pagi.

"Tujuan saya ke sini untuk memberikan surat permohonan penangguhan penahanan," ujar kuasa hukum Indra Fahmi B Rajab di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Namun, surat tersebut tidak diberikan langsung ke penyidik maupun Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Menurut Fahmi penyidik dan Direktur Tipid Eksus tak sedang berada di kantor.

Fahmi mengatakan, dirinya juga sempat bertemu dengan Indra di rumah tahanan Bareskrim Polri. "Saya hanya ceritakan proses yag akan saya lakukan sekarang. Ke depannya saya koordinasi dengan penyidik," kata Fahmi.

Fahmi mengatakan, kliennya tidak menyadari bahwa vaksin yang diberikan kepada pasien adalah palsu. Dalam hal ini, Fahmi menyebut Indra sebagai korban penipuan sales obat bernama S.

"Pasien-pasien juga tahu lah dia seperti apa. Di sini saya garis besarkan, pak Indra ini sebagai korban," kata Fahmi.

Pihak Kepolisian tengah mendalami kemungkinan adanya terlibatnya dokter lain di Rumah Sakit Harapan Bunda dalam kasus vaksin palsu.

Terdata, sebanyak 44 peserta imunisasi di RS Harapan Bunda dipastikan menjadi korban vaksin palsu. Selama menjalani vaksin, mereka ditangani dr Indra.

Menteri Kesehatan Nila Dwujita Anfasa Moeloek, sebelumnya mengumumkan 14 rumah sakit yang menjadi pengguna vaksin palsu. RS Harapan Bunda merupakan satu dari 14 rumah sakit tersebut. 

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

Selain itu, dibeberkan pula delapan klinik dan bidan yang juga pemakai vaksin tidak asli. Vaksinasi ulang pun dilakukan hari ini di beberapa fasilitas kesehatan.

(Baca juga: Pantau Langsung Vaksin Ulang, Jokowi Minta Masyarakat Tenang)

Kementerian Kesehatan, kata Nila, sudah membuka posko pengaduan vaksin palsu, yakni di nomor 021-1000567.

Kompas TV BPOM Akui Telah Lalai

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com