Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Terpidana Mati Masih Tinggi, Vonis Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera

Kompas.com - 11/07/2016, 11:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melihat, jumlah terpidana mati tahun 2016 masih tinggi.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono, jumlah terpidana mati pada 2016 sebanyak 16 orang. Sementara jumlah terpidana yang divonis pada 2015 sebanyak 26 orang.

"Dibanding dengan tahun 2015, maka terlihat penggunaan hukuman mati 2016 justru masih tinggi. Data tahun 2016 masih per Juni. Masih bisa bertambah lagi," ujar Supriyadi melalui keterangan tertulis, Senin (11/6/2016).

Dari jumlah tersebut, kata Supriyadi, bisa dilihat bahwa hukuman mati tidak membuat jera para pelaku. Pertengahan tahun saja jumlah terpidananya sudah lebih dari separuh jumlah terpidana mati tahun lalu.

"Masih stabil jumlahnya. Jadi tidak ada pengaruhnya," kata dia.

(baca: Pemerintah Didesak Moratorium Hukuman Mati)

Untuk tahun ini, jumlah terdakwa yang dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebanyak 26 orang.

Sementara jumlah terdakwa yang dijatuhi hukuman mati di pengadilan negeri sebanyak 17 orang.

Supriyadi mengatakan, sama seperti tahun sebelumnya, mayoritas terpidana yang dihukum mati dalam kasus narkotika. Selain itu, menyusul terpidana kasus pembunuhan berencana.

(baca: Komnas HAM: Penerapan Hukuman Mati Tidak Sesuai UUD 1945)

ICJR berpandangan bahwa hukuman mati seharusnya semakin jarang digunakan dalam pengadilan.

Menurut Supriyadi, kebijakan hukuman mati yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera justru menunjukkan kegagalan.

"Deretan kasus terpidana mati yang terjadi di pengadilan Indonesia sudah jelas lebih bersifat pembalasan ketimbang menimbulkan efek jera," kata Supriyadi.

(baca: Agar Tak Ada Drama, Luhut Minta Hukuman Mati Diumumkan Tiga Hari Sebelumnya)

Terkait rencana pemerintah melakukan eksekusi mati tahap III, ICJR mendesak penundaan rencana tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com