JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa anggaran pertahanan yang diterima oleh Kementerian Pertahanan-TNI saat ini akan diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna.
Ryamizard sudah memerintahkan untuk disiapkan tiga kapal TNI AL, satu pesawat tempur, radar, dan drone penangkis serangan udara.
"Sembilan bulan lalu saya ke sana (Natuna). Saya sudah tentukan ada tiga kapal, kemudian ada satu pesawat tempur," ujar Ryamizard saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Perbaikan dari sisi infrastruktur pun akan dilakukan pada pelabuhan dan pelebaran landasan pesawat tempur. Selain itu, terdapat juga penambahan personel tentara dari marinir TNI AL dan Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas).
(Baca: Panglima TNI: Perlu Ada Fasilitas dan Pesawat Tempur di Natuna)
"Kalau ada kapal berarti harus ada pelabuhannya. Landasan pesawat juga harus dilebarkan dan dibaguskan. Ditambah ada marinir dan Paskhas," kata Ryamizard.
Sisa anggaran pertahanan lainnya, kata Ryamizard, akan digunakan untuk memperbaiki alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang umurnya masih belum terlalu lama, misalnya dalam penggantian suku cadang dan mesin kendaraan perang.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli alat kelengkapan tempur. Menurut Ryamizard, banyak pesawat tempur Indonesia yang tidak memiliki rudal. Pembelian tank dan alat komunikasi juga menjadi prioritas pertahanan saat ini.
(Baca: Jokowi Minta TNI Siapkan Rencana Penguatan Alutsista)
"Anggaran kami kan sudah dipotong-potong. Anggaran yang ada juga untuk memperbaiki alutsista yang belum terlalu lama. Ada yang harus ganti mesin. Kedua, melengkapi pesawat tempur yang belum memiliki rudal. Kalau sudah lengkap semua, baru nambah. Begitu prioritasnya. Jadi, jangan sampai jadi besi tua," ucap dia.
Anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI ialah untuk tahun anggaran 2017. Sebab, pemerintah memang memiliki anggaran yang terbatas.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 104 triliun-Rp 107 triliun ke DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.