Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Pak Agus, Tangkap yang Lebih Besar, Saipul Jamil Cuma Kelas Polres

Kompas.com - 18/06/2016, 08:24 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Konvensi Antikorupsi 2016 di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, yang dibuka pada Jumat (17/6/2016) malam dan akan berakhir Minggu (19/6/2016).

Dalam konvensi tersebut hadir sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Masing-masing tokoh tampil untuk mengutarakan pandangannya terkait persoalan korupsi di depan puluhan generasi muda Muhammadiyah yang hadir.

Ada kejadian lucu ketika Rizal Ramli mendapat giliran bicara. Dia sempat melontarkan lelucon yang ditujukan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Pak Agus, lain kali tangkap yang lebih besar. Kalau (kasus) Saipul Jamil mah cuma kelas Polres," ujar Rizal yang disambut gelak tawa seluruh peserta, termasuk Agus Rahardjo.

Setelah tawa mereda, Rizal pun melanjutkan pemaparannya.

Menurut Rizal, saat Orde Baru mulai berkuasa, praktik korupsi mulai bermunculan karena banyak pemimpin negara yang tidak lagi memiliki visi dan misi dalam membangun bangsa Indonesia.

Situasi tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin bangsa di era perjuangan kemerdekaan.

Kepemimpinan saat itu, kata Rizal, masih memiliki integritas, visi dan misi dalam membangun Indonesia. Sehingga, hampir tidak ada praktik korupsi. Ada rasa malu jika menyalahgunakan kekuasaan.

"Setelah Orde Baru berkuasa tidak ada misi. Kekuasaan dan uang, itu saja motivasinya. Sekitar periode 1950-an dunia politik sangat berintegritas. Ada rasa malu kalau menyalahgunakan kekuasaan," kata Rizal.

Rizal pun mengkritisi jabatan pemerintahan dan kursi perwakilan rakyat saat ini diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni.

Umumnya mereka memiliki latar belakang pengusaha, yang seharusnya, menurut Rizal, kursi pemerintahan diisi oleh kaum intelektual dan akademisi.

"Pengusaha itu pada dasarnya baik, penguasa juga. Tapi kalau digabung jadi sumber malapetaka," tuturnya.

Oleh sebab itu ia mengusulkan adanya reformasi sistem politik terutama dalam hal pembiayaan partai politik.

Biaya operasional partai politik, kata Rizal, seharusnya dibiayai oleh negara melalui APBN sebagaimana diterapkan di negara-negara Eropa.

Dengan begitu praktik politik uang bisa diminimalisasi dan orang-orang dengan idealisme tinggi memiliki kesempatan terjun ke dunia politik tanpa harus memikirkan uang.

"Politik uang masih menjadi masalah yang dominan. Sekarang jadi anggota DPR butuh 5 miliar. Tidak ada tempat untuk kelompok idealis," kata Rizal.

"Sulit anak muda idealis yang tak punya uang masuk ke lingkaran politik indonesia. Solusinya parpol harus dibiayai oleh negara," ucapnya.

Kompas TV Pengacara Saipul Jamil Datang ke KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com