Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Kabulkan Gugatan Pembunuh Dirut PT Asaba

Kompas.com - 15/06/2016, 15:35 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan uji materi pembatasan pengajuan grasi yang diajukan oleh Suud Rusli dan Marselinus Edwin Hardian, Rabu (15/6/2016).

Suud merupakan terpidana mati kasus pembunuhan Dirut PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba), Budhyarto Angsono, pada 19 Juli 2003. Sementara itu, Marselinus merupakan aktivis bantuan hukum dan mahasiswa Universitas Attahiriyah.

Mereka mengajukan gugatan lantaran merasa tidak dapat lagi membantu masyarakat mengajukan grasi. Mereka pun mengajukan pengujian undang-undang kepada MK.

Pengujian dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

Adapun bunyi Pasal 7 ayat (2) UU grasi ialah permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di persidangan, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arif Hidayat mengabulkan semua permohonan pemohon, yakni agar grasi tidak dibatasi waktu. Menurut MK, pasal yang diujikan bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dibatalkan.

"Mengabulkan pemohon untuk seluruhnya," kata Arif di ruang sidang MK.

Majelis hakim konstitusi berpandangan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kata dia, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Meski demikian, hakim menyatakan pengabulan permohonan ini tidak menunda pelaksanaan eksekusi mati jika terpidana atau keluarganya tidak menggunakan haknya mengajukan grasi.

Suud Rusli adalah terpidana mati kasus pembunuhan bos PT Asaba, Budhyarto Angsono, dan pengawalnya yang merupakan anggota Kopassus, Edy Siyep, di Jakarta Utara, pada tahun 2003.

Suud tidak beraksi sendiri. Dia bersama Syam Ahmad Sanusi bertindak sebagai eksekutor pembunuhan atas perintah Gunawan. Kedua anggota marinir ini mendapat imbalan Rp 4 juta.

Usai membunuh, Syam dan Suud melarikan diri. Namun, beberapa waktu kemudian mereka berhasil ditangkap. Dalam persidangan Syam, Suud, dan Gunawan divonis mati.

Syam dan Suud sempat tiga kali kabur dari rumah tahanan militer, yakni dari sel tahanan TNI AL di Jalan Bungur Besar, Jakarta, Rumah Tahanan Militer Cibinong, hingga Rumah Tahanan Militer Cimanggis. Namun, mereka akhirnya berhasil ditangkap.

Saat diringkus di Pandeglang, Banten, Syam sempat melawan aparat hingga akhirnya ditembak mati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com