Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simposium 1965 dan Anti-PKI, Jalan Berliku Menuju Rekonsiliasi

Kompas.com - 04/06/2016, 22:26 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiatif Pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu tahun 1965 melalui Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, pada Senin hingga Selasa (18-19/4/2016), tampaknya mendapat pertentangan dari sejumlah elemen masyarakat.

Sejumlah purnawirawan TNI dan organisasi masyarakat yang merasa tidak puas dengan simposium nasional 1965 tersebut membuat simposium tandingan bertajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain" yang digelar pada Rabu dan Kamis, 1-2 Juni 2016, di Balai Kartini, Jakarta.

Ketua Pelaksana Simposium, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, mengatakan bahwa acara tersebut diselenggarakan oleh lebih dari 70 organisasi masyarakat (ormas).

Ormas itu di antaranya adalah Gerakan Bela Negara, Organisasi Purnawirawan TNI-Polri, ormas-ormas berlandaskan Pancasila, dan berbagai ormas Islam.

Kiki mengatakan, terdapat lima tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan simposium.

(Baca juga: Menyatakan Penyesalan kepada Korban Peristiwa 1965 Dinilai Hanya Timbulkan Polemik Baru)

Pertama, mempersatukan semua komponen bangsa untuk menghadapi ancaman hegemoni global yang anti-Pancasila.

Kedua, mencegah berbagai upaya untuk membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kebangkitan PKI bukan hanya wacana. Ditandai peredaran buku komunisme, atribut PKI, Festival Belok Kiri, kemudian simposium yang berisi LSM kiri," ucap Kiki saat konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Indonesia, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Ketiga, menurut Kiki, membangun kesadaran bangsa bahwa PKI telah berkali-kali melakukan pemberontakan terhadap Indonesia sejak tahun 1948 hingga 1965.

"Kemudian, pemutarbalikan fakta, rekayasa pembunuhan yang dilakukan TNI dan ormas Islam. Ini pemutarbalikan fakta," tutur Kiki.

Keempat, menegaskan bahwa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak dapat hidup di Indonesia.

Ideologi itu baik dalam bentuk partai politik, ormas, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kelima, rekomendasi menyeluruh dan adil bagi pemerintah untuk menghadapi musuh Pancasila.

"Ini berangkat dari keprihatinan atas minimnya Pancasila, paham komunisme justru marak. Makanya, kami buat simposium," kata Kiki.

Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan desakan bernada kecaman terhadap Pemerintah agar tidak meminta maaf atas tragedi kemanusiaan 1965 pun tiba-tiba muncul pasca simposium nasional 1965 dan menjelang simposium tandingan.

Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen menyebut bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sesungguhnya telah bangkit sejak 2010.

Namun, kata Kivlan, kemunculannya bergantung pada Presiden Joko Widodo. Isu kebangkitan PKI belakangan santer terdengar bersamaan dengan maraknya kemunculan atribut-atribut berbau komunis.

"Tergantung Jokowi. Kalau minta maaf 17 Agustus nanti, ya (PKI) muncul," ujar Kivlan saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

"Makanya, Jokowi jangan minta maaf. Kalau minta maaf, ya kita nyatakan dia bukan presiden. Kita tumbangkan. Berarti kita perang sama Jokowi," sambung dia.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Ia menuntut Pemerintah agar tidak meminta maaf kepada para keturunan anggota PKI.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com