Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Nilai Berlebihan jika PKI Disebut Hidup Kembali

Kompas.com - 03/06/2016, 17:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai berlebihan soal isu kemunculan kembali kegiatan komunisme melalui deklarasi sebuah partai.

"Menurut saya mungkin agak berlebihan mengenai pandangan bahwa PKI itu mau hidup lagi. Kalau kita melihatnya, PKI itu komunis, (sementara) komunisme suatu ideologi yang perkembangannya dengan pemikiran pemerataan. Orang melihat itu mungkin dari sisi-sisi yang berbeda," kata Wapres di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (3/6/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut Wapres, komunisme merupakan ideologi yang sudah terbukti gagal diterapkan di negara-negara di dunia. Satu-satunya negara komunis di dunia ini adalah Korea Utara, dan itu pun secara pemerintahan telah gagal.

"Negara-negara yang asalnya komunis kan sudah menjadi kapitalisme, (seperti) Rusia, China, Eropa Timur. Jadi, sebagai ideologi, mana mungkin itu berkembang pada saat itu ditolak oleh semua orang," jelasnya.

Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen sebelumnya menyebut bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sesungguhnya telah bangkit sejak 2010. Namun, kata Kivlan, kemunculannya bergantung pada Presiden Joko Widodo.

(baca: Kivlan Zen Sebut PKI Telah Bangkit sejak 2010)

Isu kebangkitan PKI belakangan santer terdengar bersamaan dengan maraknya kemunculan atribut-atribut berbau komunis.

"Tergantung Jokowi. Kalau minta maaf 17 Agustus nanti, ya (PKI) muncul," ujar Kivlan saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

"Makanya, Jokowi jangan minta maaf. Kalau minta maaf, ya kita nyatakan dia bukan presiden. Kita tumbangkan. Berarti kita perang sama Jokowi," sambung dia.

(Baca: Kepada Muhammadiyah, Jokowi Bantah Akan Minta Maaf Terkait Masalah PKI)

Adapun mengenai sosok Wahyu Setiaji yang sebelumnya ia sebut sebagai pimpinan PKI, kata dia, adalah anak dari Wakil Ketua CC PKI Lukman Njoto atau Nyoto. Wahyu disebut memiliki pengaruh kuat untuk menarik orang karena tak lepas dari pengaruh ayahnya.

Metode yang digunakan untuk menarik massa bergabung, lanjut dia, adalah Metode Kerja Tiga Bentuk Perjuangan (MK TBP) yang mampu menyentuh kalangan petani, buruh, ABRI, TNI, Polri, hingga pengawai negeri. Metode tersebut sama dengan yang digunakan DN Aidit.

(baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Zen Dianggap "Ngarang" Cerita)

Kivlan mengklaim, informasi tersebut didapatkan dari jaringannya di lapangan yang juga ikut masuk ke dalam kongres. Mereka turut mendapatkan buku pedoman kerja serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kivlan menyebutkan, mereka juga telah melaksanakan kongres di sejumlah daerah, seperti Magelang, Salatiga, Sukabumi, dan Banyuwangi.

Kompas TV PKI Disebut Bangkit Kembali?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber ANTARA


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com