Fahri Hamzah: Saya Masih Pimpinan DPR dan Anggota PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Fahri Hamzah mengatakan, dengan putusan sela yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait permohonan gugatannya terhadap Partai Keadilan Sejahtera maka statusnya tetap sebagai Wakil Ketua DPR dan kader PKS.

Fahri mengajukan gugatan ke PN Jaksel atas keputusan PKS yang memberhentikannya sebagai anggota partai tersebut. Pihak yang digugat adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Tahkim Hidayat Nur Wahid, dan empat anggota majelis PKS.

"Putusan sela yang dikeluarkan majelis hakim ini mengikat dan menjadikan semua keputusan mengenai pemberhentian saya dari keanggotaan partai menjadi status quo. Artinya saya tetap sebagai anggota partai dan pimpinan DPR," kata Fahri, saat jumpa pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Dia mengatakan, salah satu yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah jabatannya sebagai anggota legislatif yang diperoleh melalui mekanisme politik yakni pemilihan umum.

Oleh karena itu, keputusan PKS memberhentikannya sebagai pimpinan dan anggota DPR dianggap tidak sah.

"Itu jelas melanggar proses politik yang telah berlangsung, makanya wajar di dapil saya bupatinya protes, konstiuen saya demonstrasi. Karena saya bisa menjadi anggota dewan berdasarkan pilihan merek," lanjut Fahri.

Terkait proses hukum yang tengah berjalan, Fahri mengaku siap melanjutkannya.

Ia menunggu jawaban dari pihak tergugat.

Putusan sela menyatakan untuk sementara pengadilan mengabulkan permohonan Fahri sebagai penggugat yakni:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat/Pemohon Provisi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II (Majelis Tahkim PKS) dan Tergugat III (DPP PKS) yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;

3. Memerintahkan Tergugat III (DPP PKS) untuk menghentikan semua proses perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagal Anggota DPR RI periode 2014-2019 sampai perkara lnr mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Pimpinan sidang mengeluarkan putusan sela ini dan mengabulkan gugatan Fahri untuk sementara setelah pihak tergugat belum bisa memberikan tanggapan terkait tuntutan yang disampaikan Fahri pada pekan lalu, Senin (9/6/2016).