Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Kali Kelima, Jadwal Munaslub Golkar Kembali Berubah

Kompas.com - 03/05/2016, 12:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar kembali berubah. Munaslub yang dijadwalkan pada 23 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali, dimajukan menjadi tanggal 15 Mei.

"Setelah kami koordinasi dengan pihak Istana, Munas kami majukan 15 Mei di Bali," kata Ketua Steering Committee Munaslub Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (3/5/2016).

Nurdin menegaskan, perubahan jadwal ini untuk menyesuaikan dengan agenda Presiden Joko Widodo. Presiden tak bisa hadir pada tanggal 23 Mei untuk membuka Munaslub sehingga jadwal acara dimajukan.

"Tidak ada kaitannya dengan politik," ucap Nurdin.

(Baca: Jadwal Munaslub Golkar Sudah Dipastikan, Ini Tahapannya...)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menilai kehadiran Presiden sangat penting karena bisa menandakan bahwa Munaslub yang diselenggarakan tersebut mendapat dukungan pemerintah.

Sebaliknya, Golkar juga bisa menunjukkan bahwa akan sepenuhnya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Jadi kami yang menyesuaikan jadwal Presiden, bukan Presiden yang menyesuaikan jadwal kami," ucap Nurdin.

Ini adalah kali kelima jadwal Munaslub Golkar mengalami perubahan. Pertama, pada rapat pleno panitia pengarah Munaslub, Selasa (5/4/2016), jadwal itu mundur sampai 7 Mei.

(Baca: Tommy Soeharto Ajukan Diri sebagai Caketum Golkar)

Tak bertahan lama, pada rapat pleno panitia pengarah berikutnya, Rabu (13/4/2016), kembali mengundurkan penyelenggaraan sampai 17 Mei.

Namun, tiba-tiba, Minggu (17/4/2016), Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam pelantikan pengurus daerah di Surabaya menyatakan, Munaslub Golkar kembali diundur sampai 25-27 Mei.

Pada Jumat (22/4/2016), jadwal itu berubah lagi. Aburizal mengatakan, Golkar akan mengadakan Munaslub pada 23 Mei.

Kompas TV Golkar Siap Lakukan Munaslub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com