JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah menyiapkan komite etik untuk mengawasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Rencananya, Munaslub akan digelar di Bali pada 7 Mei 2016.
Menurut Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, komite etik tersebut dibentuk untuk mengawasi dan menegakan norma sesuai aturan dalam AD/ART dan Tata Tertib.
"Komite etik itu akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap peserta, kandidat maupun penyelenggara. Supaya betul-betul Munas ini terjamin menjadi kompetisi yang sehat dan untuk menghindari terjadinya politik uang," kata Agun saat dihubungi, Senin (11/4/2016).
Selain komite etik, juga akan dibentuk komite verifikasi dan komite pemilihan. Komite verifikasi bertugas untuk mengecek keabsahan peserta dan calon ketua umum. (baca: Golkar Gelar Munaslub, Ini Tahapannya)
Sesuai aturan, setiap calon ketua umum harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif jika ingin mencalonkan diri.
"Syarat objektif itu adalah syarat yang terdapat sesuai dengan AD/ART. Kalau subjektif lebih ke syarat kelengkapan seperti pakta integritas, tidak akan eksodus ke partai lain, mendirikan partai baru atau melakukan money politik," kata dia.
(baca: Aburizal dan Agung Bertemu Jokowi, Golkar Dapat Jatah Kursi Kabinet?)
Ia menambahkan, gagasan pembentukan sejumlah komite itu muncul saat rapat pertama setelah rapat pleno yang diselenggarakan di DPP Partai Golkar, Kamis (7/4/2016) lalu.
Hari ini, SC Munaslub akan kembali menyelenggarakan rapat untuk meminta pandangan umum dari seluruh anggota SC terkait usulan pembentukan komite itu.