Dipecat, Fahri Hamzah Gugat Presiden PKS, Majelis Syuro, dan BPDO

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menggugat Presiden PKS Sohibul Iman ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).

Gugatan tersebut diajukan menyusul pemecatan yang dilakukan DPP PKS terhadap Fahri.

"Betul, Pak Fahri telah mengajukan gugatan sekitar pukul 14.00 WIB tadi melalui saya selaku kuasa hukumnya," kata kuasa hukum Fahri, Mujahid A Latief, saat dihubungi, Selasa.

DPP PKS sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016 terkait pemecatan Fahri Hamzah.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Majelis Tahkim yang menyatakan jika Fahri diberhentikan dari semua jenjang kedudukan organisasi parpol pada 11 Maret 2016.

Selain Sohibul, Fahri juga mengajukan gugatan terhadap Majelis Syuro PKS dan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS.

Ketiganya dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Sebut PKS Melakukan Persidangan Ilegal dan Fiktif)

Pasal itu berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

"Tuntutannya agar keputusan yang memberhentikan FH sebagai anggota sebagai tidak sah dan batal demi hukum," ujarnya. (Baca: Fahri Hamzah: Dosa Saya Apa?)

Kemarin, DPP PKS mengaku siap memberikan perlawanan apabila Fahri Hamzah mengajukan gugatan secara hukum. (Baca: DPP PKS Siap Lawan Gugatan Fahri Hamzah)

"Intinya DPP PKS sudah siap untuk menghadapi gugatan hukum yang akan dilakukan," ujar Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainudin Paru di Kantor DPP PKS, Senin (4/4/2016).

"Demikian juga kami sudah punya jawaban tentang konteks apa yang akan diajukan saudara Fahri Hamzah di pengadilan," kata dia.