Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Izinkan BNN Tes Urine Kepala Daerah secara Dadakan

Kompas.com - 16/03/2016, 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Badan Narkotika Nasional melakukan tes urine terhadap semua kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia.

BNN dapat melakukan tes urine tanpa didahului pemberitahuan.

"Tidak perlu ada instruksi dari Mendagri supaya kepala dan wakil kepala daerah melakukan tes narkoba. Kalau sifatnya instruksi, mereka yang biasa memakai narkoba bisa siap-siap lebih dulu untuk mengakali hasil tes narkoba," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/3/2016), seperti dikutip Harian Kompas.

Hal itu disampaikan Tjahjo menyikapi langkah BNN menangkap Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi terkait kasus narkotika. (baca: Presiden Prihatin Ada Bupati "Nyabu")

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Ahmad Wazir Noviadi (kiri depan) digelandang ke Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/3/2016). Ahmad Wazir Noviandi ditangkap tim BNN di rumahnya di Ogan Ilir Minggu (13/3/2016), karena mengonsumsi narkotika jenis sabu.
Hasil pemeriksaan urine, Noviandi beserta empat orang lainnya positif menggunakan narkoba.

Kepala BNN Budi Waseso sebelumnya mengatakan, saat ini ada sejumlah pejabat dan kepala daerah lain yang ditengarai sebagai penyalah guna narkoba.

Untuk itu, BNN tidak perlu melapor kepada Presiden dan Gubernur untuk menangkapnya. (baca: Bupati Ogan Ilir Ditangkap berkat "Nyanyian" PNS Rumah Sakit Jiwa)

”Ada beberapa yang sedang kami intai, tetapi tidak bisa kami sebutkan sekarang,” kata Budi.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel menjamin proses pemeriksaan kesehatan Nofiadi sesuai prosedur.

Semua proses, termasuk hasil pemeriksaan, tak bisa diintervensi. Namun, Nofiadi diperkirakan melakukan sejumlah cara untuk lolos dari pemeriksaan kesehatan.

Ketua IDI Sumsel Rizal Sanif mengatakan, proses pemeriksaan kesehatan pada Nofiadi dilakukan sekitar tujuh bulan lalu. Hasilnya menunjukkan, Nofiadi dinyatakan layak dan bersih dari aspek kesehatan dan dapat maju dalam pilkada serentak Desember lalu.

Rizal memastikan semua proses sesuai standar IDI pusat. Khusus untuk Nofiadi, saat itu dinyatakan layak untuk maju karena zat-zat narkoba tak terdeteksi di tubuhnya.

"Kami tak melihat hasil kesehatan. Tapi berdasarkan rekomendasi bahwa kandidat ini dinyatakan layak, berarti tak ada masalah dengan kesehatannya," kata Rizal, yang bersedia memberikan keterangan jika diminta BNN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com