Interaksi Peserta dan Calon Ketum di Munas Golkar Diusulkan untuk Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar interaksi peserta dengan calon ketua umum Partai Golkar dibatasi saat pelaksanaan musyawarah nasional.

Pengetatan interaksi itu dilakukan untuk menghindari praktik transaksional dalam proses pemilihan ketua umum.

"Perketat, batasi interaksi antara peserta munas dengan calon ketua umum," kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (28/2/2016).

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Riau itu menuturkan, seluruh peserta munas sebaiknya tidak menggunakan fasilitas yang diberikan panitia munas. Seluruh peserta juga wajib menghadiri setiap agenda di dalam munas.

Doli mengatakan, peserta seringkali meninggalkan ruangan saat hari pertama dan kedua munas. Para peserta itu memadati ruangan munas hanya pada saat pemilihan ketua umum.

Ia juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi jalannya munas. Para pegiat atau organisasi antikorupsi juga diharapkan ikut mengawasi jalannya munas.

"Pas pemilihan jangan bawa HP supaya tidak ada barang bukti (memilih siapa). Ini gagasan yang ingin kita kembangkan dan minggu depan kita akan buat petisi tolak politik uang," ucap Doli.

Isu adanya politik uang menguat jelang berlangsungnya Munas Golkar. Munas tersebut rencananya akan digelar di Jakarta sekitar April 2016.

Pihak-pihak yang berkonflik di internal Golkar sepakat dengan penyelenggaraan munas untuk mengakhiri perselisihan kepengurusan.

Kementerian Hukum dan HAM memperpanjang surat keputusan tentang keabsahan kepengurusan hasil Munas Riau sejak Januari 2016 hingga enam bulan ke depan agar Golkar leluasa mewujudkan rekonsiliasi.