Deklarasi Golkar Dukung Jokowi-JK dan "Jalan Mulus" dari Menkumham...

Deklarasi dukungan disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Pernyataan dukungan disampaikan Aburizal Bakrie kepada tiga menteri yang hadir dalam rapimnas, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga hadir dalam rapimnas menyaksikan penyerahan deklarasi dukungan tersebut.

"Partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat," demikian bunyi petikan pernyataan deklarasi yang ditandatangani Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham itu.

Setelah itu, Kalla pun memastikan pemerintah akan mengeluarkan surat persetujuan bagi kubu Aburizal untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa.

Syaratnya, kubu Aburizal harus turut mengakomodasi kubu Agung Laksono dalam penyelenggaraan munaslub.

"Saya tanya ke Pak Laoly (Menteri Hukum dan HAM), apabila Golkar mengadakan munaslub apakah sah atau tidak. Beliau jawab sah asalkan digelar bersama-sama," kata Kalla saat berpidato menutup rapimnas.

Di sisi lain, kubu Agung masih menginginkan pelaksanaan munas melalui Tim Transisi.

Tim Transisi dibentuk oleh Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau yang dipimpin Muladi untuk membentuk panitia penyelenggara munas rekonsiliasi.

Jusuf Kalla yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi pun sudah mengumpulkan semua anggota tim di kediamannya.

Namun, pada akhirnya pemerintah lebih setuju jika munaslub digelar melalui rapimnas yang diselenggarakan kubu Aburizal.

"Tim Transisi, yang penting para senior ini ingin melihat persatuan, tidak melihat teknisnya," jawab Kalla saat ditanya mengenai nasib munas melalui Tim Transisi yang diamanatkan MPG.

Pola

Sejak awal, memang terlihat pola bahwa Menkumham mendukung kubu partai politik yang juga mendukung pemerintahan.