Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah PKS Ikuti Jejak PAN?

Kompas.com - 22/12/2015, 11:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah, Rabu (2/9/2015). Keputusan PAN ini didahului oleh perubahan kepemimpinan di partai berlambang matahari tersebut.

Zulkifli Hasan yang menggantikan Hatta Rajasa langsung aktif melakukan komunikasi politik dengan pemerintah setelah terpilih. Beberapa kali Zulkifli melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana.

(Baca: Kehadiran PKS di Istana, Sinyal Dukungan atau Kocok Ulang Pimpinan DPR?)

Kebijakan PAN di DPR juga sempat berseberangan dengan KMP. PAN, misalnya, pada Mei lalu memilih bersama Koalisi Indonesia Hebat untuk menolak pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. 

Padahal, parpol KMP lainnya solid menggalang hak angket karena Menkumham dianggap telah berbuat sewenang-wenang dalam dualisme Partai Golkar dan PPP.

Ganti pimpinan, PKS ubah haluan

Pola serupa belakangan ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS melakukan pergantian kepemimpinan dari Anis Matta ke Sohibul Iman.

Belakangan, di parlemen, PKS tidak lagi sejalan dengan KMP. Misalnya yang terhangat, dalam sidang pencatutan nama Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan.

(Baca: Bertemu Jokowi, Presiden PKS Akui Tidak Izin ke KMP)

PKS dalam berbagai kesempatan mengambil keputusan yang serupa dengan KIH. Saat voting untuk menentukan lanjut atau tidaknya kasus ini ke persidangan, hanya Golkar, Gerindra, dan PPP yang solid memilih menstop kasus Novanto.

Begitu juga saat menyampaikan pandangan, politisi PKS yang juga Ketua MKD Surahman Hidayat memilih menjatuhkan sanksi sedang yang akan membuat Novanto dicopot dari kursi Ketua DPR. Hanya Golkar, Gerindra, PPP, dan satu politisi PDI-P yang memandang perlunya sanksi berat dan dibentuk panel.

Bertemu Jokowi

Terakhir, pada Senin (22/12/2015), Presiden PKS untuk pertama kalinya menemui Jokowi di Istana.

Sohibul ditemani sejumlah pengurus DPP, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Ketua DPP Almuzzamil Yusuf, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, serta Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.

Sohibul memang mengaku pertemuan tersebut hanya silaturahim biasa dan menegaskan posisi partainya tetap di KMP. Namun, dalam pertemuan pertamanya dengan Presiden, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda.

Toh, setelah beberapa kali pertemuan lanjutan, PAN akhirnya tergoda dengan kekuasaan dan bergabung juga ke pemerintah. Akankah PKS mengikuti jejak PAN?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com