Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nama Dicatut ke Freeport, Jokowi Masih Belum Berniat Tempuh Jalur Hukum

Kompas.com - 19/11/2015, 14:48 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

BONTANG, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih meneliti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Namun, dorongan agar kasus tersebut dibawa ke ranah hukum kian kuat.  

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak untuk tetap menghormati proses yang saat ini berjalan di MKD.

"Semuanya harus menghormati proses di MKD," ujar Presiden usai meresmikan Pabrik Kaltim-5 milik PT Pupuk Kaltim dan Pabrik Asam Fosfat II milik Pabrik PT Petrokimia Gresik di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (19/11/2015).

Saat ditanya apakah dirinya akan melaporkan si pencatut nama tersebut ke ranah hukum, Jokowi menjawabnya dengan kembali mengulang kata-katanya bahwa semua pihak harus menghormati MKD.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru membuka peluang membawa kasus pencatutan namanya ke ranah hukum. (Baca: Kata Luhut, Menteri ESDM Laporkan Novanto ke MKD Tanpa Restu Jokowi )

"Biar DPR ya, kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik, kita selesaikan secara hukum," ujar Kalla ditemui seusai menghadiri acara di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Pernyataan Kalla itu dijelaskan lebih jauh oleh juru bicaranya, Husain Abdullah. (Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK )

Menurut Husain, rencana membawa kasus pencatutan ke ranah hukum masih akan menunggu perkembangan di Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Yang pasti, Pak JK setuju dan mendukung laporan Menteri ESDM agar semua transparan," kata Husain saat dihubungi Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com