BNPB Diberi Alokasi Rp 150 Miliar untuk Tangani Banjir dan Tanah Longsor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk penanganan banjir dan tanah longsor yang kemungkinan terjadi saat musim hujan.

Anggaran tersebut merupakan dana siap pakai di Kementerian Keuangan, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan darurat bencana.

"Jadi BNPB bisa mengajukan permohonan atau permintaan ke Kemenkeu. Untuk masalah anggaran yang berkaitan bencana menggunakan dana siap pakai," ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei, seusai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).

Menurut Willem, dana tersebut salah satunya dapat digunakan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan tanggap darurat seperti mendirikan posko, mobilisasi dan pemberdayaan manusia untuk melindungi warga yang terdampak bencana. (baca: Puan: Jangan Sampai Kita Tidak Siap Hadapi Banjir dan Tanah Longsor)

Anggaran yang diberikan ke daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Willem, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik alam yang berbeda, sehingga penanganan dan anggaran yang diberikan juga berbeda-beda.

BNPB, menurut Willem, akan mendirikan posko tanggap darurat di berbagai daerah rawan bencana yang sudah ditandai melalui pemetaan sebelumnya. Posko akan melayani warga selama 24 jam.

Selain itu, sesuai arahan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, BNPB akan membuat sistem peringatan dini di beberapa daerah yang memiliki titik rawan banjir dan tanah longsor.

"Identifikasi rawan banjir dan longsor terdapat di 279 daerah. Untuk membangun sistem peringatan dini ini, kami bekerja sama dengan universitas-universitas di daerah, seperti bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada," kata Willem.