Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Jamin RAPBN 2016 Akan Disahkan pada 30 Oktober

Kompas.com - 28/10/2015, 12:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto menjamin Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 akan disahkan dalam rapat paripurna pada 30 Oktober mendatang. Meski ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan dalam RAPBN 2016, dia memastikan DPR tidak akan menolak pengesahannya.

"Harus disahkan. Semua harus kita sahkan," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Novanto mengatakan, masih ada anggaran yang harus dikomunikasikan lagi antara komisi-komisi terkait di DPR dan pemerintah sebagai mitra kerjanya. Namun, dia yakin anggaran yang masih jadi persoalan itu akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kalau belum ada penyesuaian ya kita sesuaikan baik-baik. Masing-masing komisi diberi kesempatan. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik," ujar dia.

Novanto pun mengaku sudah berbicara dengan Presiden Jokowi terkait pembahasan RAPBN ini sebelum Presiden berangkat ke Amerika Serikat. Dia memastikan tidak akan ada masalah.

"Kami minta menteri terkait untuk bisa tinggal di Jakarta dan dijalankan. Saya apresiasi Presiden, dan berikan kesempatan kepada komisi untuk lakukan perbaikan apabila ada sesuatu kekurangan," kata politisi Partai Golkar ini.

Jika RAPBN batal disahkan pada 30 Oktober, pemerintah terpaksa menggunakan anggaran tahun sebelumnya untuk menjalankan pemerintahan pada 2016.

Pernyataan berbeda sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menilai masih banyak hal yang belum jelas dalam RAPBN 2016. Jika masalah-masalah yang ada pada RAPBN 2016 tidak segera diselesaikan, menurut dia, bisa saja pengesahan yang akan dilakukan dalam rapat paripurna 30 Oktober 2015 mendatang batal dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com