Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pokja Berharap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Diurus Lintas Kementerian

Kompas.com - 28/09/2015, 13:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas mendesak DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyandang Disabilitas tidak hanya Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII agar dalam proses pembentukan RUU dapat melibatkan anggota DPR dari lintas komisi. Pasalnya, Panja RUU Disabilitas menempatkan Kementerian Sosial sebagai leading sector.

Pokja menilai, pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak bisa hanya dibatasi pada satu kementerian saja, tapi harus dipandang sebagai isu lintas kementerian.

"Buat apa kita membuat RUU baru kalau hasilnya ke Kemensos lagi," ujar Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo, dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Senin (28/9/2015).

Menurut Ariani yang juga tergabung dalam Pokja, hak-hak penyandang disabilitas seperti pendidikan, transportasi, ketenagakerjaan, dan lainnya harus diatur oleh kementerian-kementerian terkait. Pokja menginginkan Pasal 1 angka 18 RUU Penyandang Disabilitas dihapuskan. Pasal tersebut mengatur bahwa menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RUU Penyandang Disabilitas adalah kementerian sosial.

Ia curiga, ketentuan pasal itu muncul karena posisi Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kementerian Sosial, sehingga perspektif yang digunakan oleh para anggota Panja Komisi VIII hanya dari aspek sosial. 

Oleh karena itu, menurut Ariani, untuk menyelesaikan RUU Penyandang Disabilitas, DPR perlu membentuk Pansus.

Pada kesempatan yang sama, Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, jika cara pandang lama dipertahankan, tujuan dibuatnya RUU tersebut tidak akan tercapai. Apalagi, dari 268 pasal dalam RUU Penyandang Disabilitas, 117 pasal dipangkas dan hanya menyisakan 15 pasal.

Fajri menambahkan, jika ketentuan tersebut dipertahankan, Kementerian dan lembaga lain yang sebenarnya berkaitan tidak merasa bertanggung jawab. Sementara, Kementerian Sosial yang diberikan tanggung jawab dinilai tidak mampu menuntaskannya karena di luar tugas dan fungsinya sendiri.

"Jadi siapa yang akan menjalankan? Akhirnya lempar-lempar tanggung jawab lagi," kata Fajri.

Fajri juga menilaipasal tersebut tidak sinkron dengan ketentuan lain baik dalam RUU Penyandang Disabilita mau pun ketentuan dalam berbagai Undang-Undang lain.

Hasil riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan bahwa isu disabilitas sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup 19 sektor yang berbeda dan 18 sektor sudah diatur dalam UU sendiri. Ada pun, dalam Perpers Nomor 46 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Kementerian Sosial hanya mencakup rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ceritakan Pengalaman Kunjungi Berbagai RSUD, Jokowi: Alatnya Puluhan Miliar, Tapi Ruangannya Payah ...

Ceritakan Pengalaman Kunjungi Berbagai RSUD, Jokowi: Alatnya Puluhan Miliar, Tapi Ruangannya Payah ...

Nasional
DPP PKB Gelar Karpet Merah Menyusul Kabar Rencana Kedatangan Prabowo

DPP PKB Gelar Karpet Merah Menyusul Kabar Rencana Kedatangan Prabowo

Nasional
Momen Prabowo Guncangkan Badan Anies Sambil Tertawa Usai Jadi Presiden Terpilih

Momen Prabowo Guncangkan Badan Anies Sambil Tertawa Usai Jadi Presiden Terpilih

Nasional
Prabowo: Saya Akan Berjuang untuk Seluruh Rakyat, Termasuk yang Tidak Memilih Saya

Prabowo: Saya Akan Berjuang untuk Seluruh Rakyat, Termasuk yang Tidak Memilih Saya

Nasional
PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Nasional
Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Nasional
KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

Nasional
Tak Seperti PKB-PKS, Nasdem Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Tak Seperti PKB-PKS, Nasdem Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Sapa Anies-Cak Imin: Yang Saya Cintai...

Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Sapa Anies-Cak Imin: Yang Saya Cintai...

Nasional
Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Tepuk Tangan Bergema Berulang Kali

Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Tepuk Tangan Bergema Berulang Kali

Nasional
Singgung Persoalan Kesehatan, Jokowi: Kematian akibat Stroke Capai 330.000

Singgung Persoalan Kesehatan, Jokowi: Kematian akibat Stroke Capai 330.000

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Maritim

Terima Kunjungan Menlu Singapura, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Maritim

Nasional
KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

Nasional
PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com