Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Seruan Jihad ISIS, JK Minta Aturan Pemberantasan Terorisme Diperketat

Kompas.com - 30/06/2015, 20:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme diperketat. Menurut Kalla, Kepolisian bisa melakukan tindakan hukum meskipun sasarannya masih berstatus terduga teroris.

"Jadi tentu kita harus memperketat. Karena, kalau (kita) tidak memperketat, semua bisa lari ke Indonesia. Jadi yang dimaksud teroris itu kalau sudah terduga sudah bisa diambil tindakan karena itu seluruh dunia perlu melakukan itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Terkait masalah ini, Kalla mengaku telah membicarakannya dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Menurut Kalla, keberadaan aksi terorisme tidak bisa dihindari. Aksi terorisme bisa terjadi kapan pun dan di mana pun.

"Ya sejak dulu, teroris, ya memang ada, pemerintah di manapun memperketat aturannya. Jadi kalau di Asia, Malaysia dan Singapura sudah memperketat masalah itu, (kita) perketat," kata Kalla.

Sebelumnya, beredar fatwa di dunia maya yang berisi ajakan bagi para pengikut Negara Islam Irak Suriah (ISIS) untuk berjihad di bulan Ramadan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengaku akan menjaga ketat keamanan Jakarta dari aksi terorisme. Tito melihat ada hubungan erat antara penyerangan yang terjadi di Perancis, Tunisia dan Kuwait dengan seruan kelompok ISIS untuk melakukan jihad.

"Kita lihat bahwa ada keterkaitan erat antara imbauan melakukan jihad di bulan Ramadhan sehingga terjadi peristiwa berturut-turut di Perancis, Tunisia dan Kuwait," kata Tito.

Jika dilihat, Tito mengatakan ISIS ini berasal dari kelompok tertentu. Di Indonesia, Tito menyebutkan ada kelompok yang berafiliasi dengan ISIS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com